SIPD RI merupakan tulang punggung baru dalam tata kelola keuangan daerah
Pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi APBD untuk menciptakan pengelolaan anggaran daerah yang transparan.
Digitalisasi keuangan daerah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, mendorong tata kelola yang lebih baik
Pengertian pungli dari segi perekonomian Pungutan Liar atau disingkat dengan pungli merupakan tindakan pengenaan biaya atau pungutan oleh individ
Kita tidak membutuhkan calkada yang datang dengan janji untuk membawa daerah kita sejajar dengan kota lain di dunia.
Opsen pajak, atau opsi pajak, merupakan sebuah sistem pungutan tambahan yang dikenakan pada pajak tertentu, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah, menjadi sumber pendapatan asli daerah. Fungsi pajak adalah budgetair dan regulerend
Sistem Pengendalian Internal sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Bukittinggi mencatat pendapatan rekor 706.975 juta rupiah, sebagian besar berasal dari Dana Perimbangan.
Perimbangan Keuangan Daerah, Permasalahan dan Strategi Penyelesaian
Kebijakan Pembiayaan Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur Daerah
Secara singkat, desentralisasi adalah pemberian wewenang atau tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Modernisasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui pembayaran dengan kartu kredit
Bagaimana kondisi keuangan Kabupaten Pesisir Selatan di tangan Bapak Rusma Yul Anwar?
Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang optimal.
pembentukan perda pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan UUHKPD
Pengunaan belanja tidak terduga BTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah
Kondisi keuangan Kabupaten Pandeglang hingga saat ini dikategorikan belum mandiri.
Pemerintah Daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur keuangan daerah masing-masing, namun justru masih bergantung pada pusat
Sedari awal Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti kepada seluruh PEMDA agar secepatnya melakukan realokasi/refocusing APBD sejak dikeluarkannya Instruks
