Suap dan Gratifikasi serta Pemerasan sangat mungkin terjadi dalam proses perizinan. Inilah narasinya, kabar dari Manokwari Papua
Tim Itjen melakukan monev sekaligus memberikan Sosialisasi dan Bimtek mengenai Pengelolaan Pengaduan Melalui Sistem Informasi Pengaduan Integrasi
Dua contoh baik dari Inspektorat dan Penyidik di Pulau Buru, inilah narasinya, semoga menyebar informasinya bagi APH dan APIP di negeri ini
Audit terkait Penghitungan Kerugian Keuangan Negara menjadi hal penting dalam pembuktian korupsi, permasalahan sekitar ini dibahas artikel ini.
KPK menggelar Pelatihan Bersama APH dan APIP Di Papua Barat dengan narasi perlunya sinergi dalam pemberantasan korupsi.
Korupsi
Harapan ke depan, menurut Tejo, dapat menjadi semangat dan motivasi biki satuan kinerja lain di lingkungan Kemenkumham untuk terus mengabdikan diri da
Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelaksanaan Tusi, Rutan Sampang Ikuti Sosialisasi Hasil SPI 2023 dan Mekanisme Pelaksanaan SPI 2024
BPD Dempet adukan Kades terkait dugaan penyelewengan dana desa
Pelaporan akan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran kegiatan dinas.
Seminar Kolaborasi Inspektorat Jenderal dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inspektorat Jenderal
Inspektorat kabupaten Demak menggandeng Paguyuban BPD di kota wali
Diduga menebang pohon tanpa izin Dinas PUPR, Mantan Lurah Jagul terancam hukuman pidana penjara 5 tahun
Gubernur Sulawasi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap KPK di rumah dinasnya di Makassar. Ia diduga terlibat tindak pidana korupsi.
Pemeriksaan Reguler Inspektorat sebagai bentuk kontrol dan pembinaan desa, terus dilakukan setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun desa akan mendapat jad
Kepada Presiden, KPK dan Menteri tolong, saat ini jangan terlalu berharap kepada inspektorat atau Pengawas Internal di kementerian dan BUMN. Dal
Firman Hakim, Ketua LSM Center of Investigation Corruption (CIC) menuding Inspektorat Banten sebagai penyebab kekacauan PPDB Online Banten 2018. Karen
Ketua LSM Center of Investigation Corruption (CIC) Firman Hakim menyatakan prihatin atas diizinkannya mekanisme siswa titipan oleh Pemerintah Provinsi
Masih teringat dalam benak saya, pada suatu ketika di awal masa ‘kegubernuran’ Bapak Tuan Guru Bajang, TGH Muhammad Zainul Majdi, beliau bertany
Terbitnya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ya
