Hanya saja, karena ketentuan international monetary fund (IMF) seperti disinggung dalam podcats di bawah ini, yang akhirnya membuat Pertamina tak lagi memiliki kekuatan seperti halnya Petronas saat ini.
Moga-moga saja, kiranya upaya revisi Undang Undang Migas untuk mengembalikan kekuatan Pertamina bisa segera terwujud, sehingga Pertamina bisa lebih lincah lagi ruang geraknya.
Nah, Kompasianer, tayangan podcast talk bersama Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro di bawah bisa jadi pencerahan bagi kita untuk melihat 'benang merah' yang membedakan Pertamina dengan Petronas.
Kita semua mengetahui, sebagai perusahaan migas yang dimiliki negara, Pertamina mendapat banyak penugasan dari Pemerintah, di antaranya menyalurkan BBM Jenis tertentu atau BBM Subsidi dan BBM penugasan, program BBM Satu Harga, atau konversi LPG untuk nelayan dan petani.
Penugasan semacam ini (public service obligation) adalah hal yang tidak dilakukan oleh Petronas.Â
Sebagai perusahaan negara, pantang juga bagi Pertamina untuk menolak penugasan negara, sekalipun kebijakan tersebut merugikan Pertamina.
Dengan posisi yang berbeda dengan Pertamina, tentu saja Petronas bisa dengan leluasa mengeksplorasi dan juga mengeksploitasi migas di belahan bumi mana pun, sehingga minyak yang dihasilkan pun bisa melebihi Pertamina.
Oleh karena itu, di saat harga minyak merangkak naik saat ini, Petronas makin diuntungkan, semakin tebal pula pundi-pundi dolar yang masuk ke kas negara.Â
Semua itu berpulang ke subsidi BBM untuk rakyatnya. Itulah, mengapa harga BBM di Malaysia menjadi yang paling murah di negara-negara anggota ASEAN, setidaknya itulah hasil dari pelajaran yang diterima dari Indonesia.
