"Resiko kaum menyimpang (seksual) ini lebih tinggi tertular dibanding yang normal." Ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepulauan Riau (Kepri), Mohammad Bisri, dalam berita "Kaum LGBT Mendominasi Kasus HIV/AIDS di Kepri" (ulasan.co, 11 April 2025).
Pernyataan Mohammad Bisri di atas ngawur karena tidak akurat:
Pertama, dalam seksualitas tidak dikenal istilah penyimpangan karena apapun bisa dilakukan untuk menyalurkan dorongan seksual (libido) selama tidak merupakan perbuatan yang melawan hukum,
Kedua, penyimpangan terkait seksualitas adalah bahasa moral yang justru tidak objektif. Misalnya, apakah perzinaan dalam hal ini melacur atau perselingkuhan antara seorang suami atau istri dengan pasangan lain bukan penyimpangan?
Ketiga, tingkat risiko penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual penetrasi (vaginal atau anal) di dalam dan di luar nikah tergantung pada kondisi saat terjadi hubungan seksual, yaitu:
- Jika keduanya HIV-negatif atau tidak mengidap HIV/AIDS, maka tidak ada risiko penularan HIV/AIDS. Ini fakta! (Lihat matriks).
- Jika salah satu atau keduanya mengidap HIV/AIDS dengan kondisi laki-laki tidak pakai kondom, maka ada risiko terjadi penularan HIV/AIDS.
Maka, tingkat risiko penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual penetrasi (vaginal atau anal), di dalam dan di luar nikah, tergantung pada status HIV pasangan tersebut dan kondisi saat terjadi hubungan seksual yaitu suami atau laki-laki pakai kondom atau tidak.
Judul berita ini "Kaum LGBT Mendominasi Kasus HIV/AIDS di Kepri" jug ngawur, karena:
Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan dominasi adalah penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah (dalam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan, olahraga, dan sebagainya). Nah, bagaimana kaum LGBT memaksa kalangan lain, heteroseksual, agar tidak melakukan perilaku seksual berisiko?
Disebutkan pula dalam berita: "Namun bukan berarti perempuan penyuka sesama jenis, tidak ada yang tertular HIV/AIDS. Jumlahnya saja yang tidak signifikan dibanding 'man to man."
