Kecendrungan para pemimpin merasa berkuasa yang memiliki kekuasaan pada tingkat tertentu, punya kemampuan untuk melakukan segala hal untuk kepentingan pribadi, kelompok, kolega ataupun sanak famili termasuk gengnya.
Demi mempertahankan sebuah kekuasaan, tak segan memperkerjakan mereka yang menjadi kroni penguasa. Sudah barang tentu hal ini menjadi strategi efektif guna saling menutup kekurangan satu sama lainnya.
Dalam sebuah teori kuno, disebutkan seorang paling depan memimpin akan mempercayakan para pendamping dari kalangannya sendiri. Hal ini dianggap paling baik dan efektif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Kroni dan geng memiliki peran penting dan strategis dalam  menjaga stabilitas pemimpin yang menjelma menjadi penguasa dari terpaan pihak luar yang menjadi oposisi yang selalu memprotes kebijakan.
Teori kuno tersebut juga mengatakan, kebijakan yang diambil oleh penguasa cenderung lebih banyak mementingkan pribadi dan golongan sendiri.
Setelah merasa cukup, kebijakan baru akan diteruskan kepada mereka yang menjadi subjek dari kekuasaan itu.
Oleh karenanya, sangat sulit membongkar sebuah kecurangan yang dilakukan pemimpin yang menyertakan para kroni, kerabat dekat, kolega dan gengnya dalam melakukan sebuah kebijakan.
Sangat sulit ditembus dan tidak satupun dari subjek mampu mengungkap perselingkuhan diantara pemimpin dan para kroni, bila ada itupun hanya sebahagian kecil sekali di dunia fana ini.
Karenanya, perlunya regulasi secara hukum yang mengatur tentang hal tersebut, agar pemimpin tidak merasa sebagai penguasa. Pemimpin dapat melihat kepedihan, kesengsaraan, kesusahan dan ketidakberdayaan lebih jauh bukan hanya disekelilingnya saja.***
