Mulai dari penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan ekspor industri manufaktur, dan membangun infrastruktur. “Rombak kebijakan bodoh SBY. Sebab pemerintah SBY menganggarkan seperlima dari uang negara untuk belanja subsidi BBM. Sayangnya bukan orang miskin yang menikmati. Kebijakan lain, memacu investasi industri padat karya dan manufaktur yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. zaman SBY rupiah menguat secara efektif, tapi pepaya pun impor dari California karena harga murah. Akhirnya kita tidak bisa bersaing di luar negeri,” ucap Anwar.” Subsidi BBM Premium memang sudah dicabut pemerintah tapi itu masih kecil. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan pajak dan menambah infrastruktur melalui peran Badan Usaha Milik Negara ke depan Ini yang tidak dijalankan pemerintah SBY. Kesalahan lain, pemerintahan SBY melalui aturan berencana membangun industri hilirasi seperti pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Hanya saja kesiapan infrastruktur belum mendukung, seperti listrik, pelabuhan dan lainnya,” tambah Anwar.
Anwar mengutip istilah Presiden pertama RI, Soekarno yang mengatakan, Indonesia adalah bangsa kuli karena penyerapan tenaga kerja di dalam negeri sangat minim. Kemudian terpaksa masyarakat mencari mata pencaharian di negara lain sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). “Kita ini bangsa kuli, ekspornya cuma hasil tambang, hasil kebun dan para babu karena tidak punya pendidikan dan keahlian. Mereka bekerja di pabrik Korea, Jepang dan negara lain,” ucapnya. Untuk itu, pemerintah Jokowi harus agresif mengundang investor masuk ke Indonesia membangun sektor industri di Pulau Jawa agar warga Indonesia tidak perlu melanglang buana ke berbagai negara.
