Mohon tunggu...
Andrean
Andrean Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik

BAB. 2 Konsep dan Strategi Pembangunan Jokowi (Bersambung)

22 November 2015   18:05 Diperbarui: 4 April 2017   17:28 15984
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Presiden Joko Widodo mempunyai strategi dalam transisi perekonomian nasional. Untuk jangka pendek, adalah stabilisasi ekonomi untuk menjembatani perekonomian, seperti spending melalui proyek pemerintah. Menurut Jokowi, pemerintah mempunyai ruang fiskal yang harus dimanfaatkan. "Solusi lain yang sedang kita kejar adalah bekerja keras untuk menggalang dana investasi, terutama dari Jepang, Korea, Cina, Singapura, Jerman, dan Amerika," katanya di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2015. Penggalangan dana membuat banyak orang mempertanyakan utang naik karena pendanaan ini. Jokowi mengatakan utang ini untuk kebutuhan investasi yang dapat meningkatkan produk bukan untuk konsumsi atau subsidi BBM.

Dengan kebijakan yang dirancang ini, Jokowi yakin pada sisa tahun 2015 ini, stimulus ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1-0,2 persen. Pada tahun 2016 mendorong pertumbuhan 0,5-1 persen.Jokowi berkata, untuk jangka menengah sampai jangka panjang, pemerintah saat ini berfokus pada proyek infrastruktur karena sektor tersebut padat modal dan berdampak panjang. Buruknya infrastruktur saat ini dinilai menjadi salah satu penghambat utama growth engine. Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, biaya transportasi, dan ongkos distribusi. Jokowi menilai distribusi logistik melalui laut merupakan yang paling murah.

Untuk itu pemerintah berkonsentrasi pada konsep tol laut, seperti pembangunan yang sudah dimulai di Kuala Tanjung dan Makassar, di samping 24 pelabuhan yang direncanakan pemerintah. Selain itu pemerintah juga telah memulai membangun tol Trans Sumatera.Jokowi mengaku realistis bahwa tantangan ke depan yang dihadapi tidak ringan dan membutuhkan proses. Namun jika dibandingkan dengan krisis 1998, kondisi ekonomi saat ini lebih ringan. "Namun 17 tahun kemudian kita melihat perekonomian bisa tumbuh empat kali lipat. Indonesia menjadi anggota G-20 dan kita telah menjadi negara demokrasi yang dibanggakan," katanya.
Di tengah melemahnya ekonomi dunia dan nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Presiden Jokowi pun mengumumkan langsung kebijakan paket ekonomi itu, didampingi oleh sejumlah menteri ekonomi. Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi dalam paket kebijakan ekonomi tahap pertama. memang ada sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi. Pemerintah terus mendorong belanja pemerintah melalui daya serap anggaran, memperbaiki neraca pembayaran, dan menetapkan langkah-langkah konkrit.
Pertama, pengendalian harga komoditi pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan pangan. Kedua, pembentukan tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran. Ketiga, pembentukan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit. Jokowi menuturkan pembentukan badan tersebut untuk meningkatkan ekspor kelapa sawit dan meningkatkan penggunaan biodiesel jadi 15 persen. Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat desa. Langkah-langkahnya dengan memberdayakan usaha mikro dan kecil. Jokowi menekankan percepatan penyaluran pemanfaatan dana desa. Anggaran itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur secara padat karya, penambahan alokasi beras sejahtera Jokowi menuturkan, langkah tersebut belum dapat menggerakan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan meluncurkan paket kebijakan tahap pertama.
“‎‎Jokowi mengatakan langkah pertama mengatasi persoalan ekonomi adalah dengan mendorong daya saing industri nasional, melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan, yang dianggap menghambat daya saing industri nasional.‎ Selain itu, juga sudah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri dan 5 aturan lain. “Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015,” ucap Jokowi.
Langkah kedua, lanjut Jokowi, ‎pemerintah akan mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Pemerintah juga akan memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan memberikan dukungan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
“Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti,” tutur dia.


Jokowi yakin paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015 ini, akan memperkuat industri nasional, mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, dan memperlancar perdagangan antar daerah. kebijakan ini dapat membuat pariwisata semakin bergairah dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap serta penghematan biaya bahan bakar 70 persen melalui konversi minyak solar ke LPG. Jokowi menegaskan agar paket ini sukses memajukan ekonomi dalam negeri, maka pemerintah butuh kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Ia juga memastikan jajaran kabinetnya akan berusaha maksimal mendongkrak ekonomi.

“Saya ingin menegaskan pemerintah sangat serius dalam melaksanakan komitmen paket kebijakan ekonomi ini‎,” tandas Jokowi. Paket ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi nasional ke arah lebih baik. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan yang harus dilakukan pemerintah pertama kali yaitu memulihkan daya beli masyarakat.

“Harus ada upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dengan memperkuat lembaga buffer stock, mengefisiensikan jalur distribusi kebutuhan pokok dari produsen ke konsumen. Juga optimalkan program-program jaminan sosial yang tepat sasaran,” ujar Enny di Kantor Indef, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Kedua, pemerintah harus melakukan upaya untuk mendorong efektifitas stimulus fiskal. Caranya, pemerintah harus meningkatkan peran fiskal, memfokuskan belanja pemerintah yang memberikan dampak langsung pada peningkatan daya beli.

“Fokus pemerintah tidak hanya pada infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, pelabuhan, tetapi juga orientasi menengah-panjang seperti pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan produktivitas seperti pembangunan irigasi, waduk, konektivitas desa-kota,” lanjutnya.
Ketiga, pemerintah harus berkoordinasi dengan otoritas moneter dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah, seperti mengoptimalkan masuknya devisa hasil skspor (DHE) serta melakukan pelonggaran pengetatan likuiditas.

Keempat, pemerintah harus mendorong bergeraknya sektor riil dengan percepatan penyediaan infrastruktur dasar, seperti penyediaan listrik dan sarana transportasi. Pemerintah juga harus meningkatkan iklim investasi melalui debirokratisasi perizinan, pemberian insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowance, dan memperbesar skema pendanaan bagi sektor UMKM.
“Juga memberikan subsidi dan insentif bagi sektor pertanian, perikanan dan kelautan. Pengunaan produk-produk dalam negeri,” ujar Enny. Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan roadmap pada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Anggota Tim Penyusun Road Map Apindo Djisman Simandjuntak mengatakan roadmap tersebut disusun selama 6 bulan. Berisi permasalahan dan langkah-langkah yang mesti dilakukan olehJokowi-JK pada masa pemerintahannya.
Hal pertama, kesiapan pemerintah ke depan untuk bekerja dalam ekonomi sulit. “Penduduk naik 11 juta, angkatan kerja 8-10 juta. Logistik luar biasa tinggi biayanya. Sumber daya baik tapi jauh ketinggalan jauh dari negara lain. Pertumbuhan bagus tapi biaya tinggi. Transaksi berjalan tekanan defisit. Kemiskinan turun tapi yang rentan banyak. Ekonomi dunia melemah,” jelasnya Jakarta, Kamis (18/9/2014).


Hal kedua, Indonesia mesti naik kelas menuju masyarakat menengah atas. Tumpuannya perbaikan infrastruktur, kepastian hukum, otonomi daerah.


Tiga, perlunya penciptaan lapangan kerja selama 5 tahun, adapun untuk setiap tahunnya 3 juta lapangan pekerjaan.
Empat, menjaga stabilitas makro dan ruang fiskal. “Pertama adalah mencipta ruang fiskal tanpa itu tidak bisa. Tim road map menyarankan memotong subsidi konsumsi BBM, menaikan harga Rp 3000 per liter liter. Akan hemat Rp 17 triliun 2014 dan Rp
150 triliun di tahun 2015,” tutur dia.


Lima, menurutnya perlu perbaikan infrastruktur. Caranya dengan meningkatkan anggaran 1,5 persen dari produk domestik bruto.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun