Mohon tunggu...
SUTOMO PAGUCI
SUTOMO PAGUCI Mohon Tunggu... Pengacara - Advokat

Hukum | Outdoor | sutomo1975@yahoo.co.id | Wajib izin untuk setiap copy atau penayangan ulang artikel saya di blog atau web portal |

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Batal Menyumbang Bukan Tindak Pidana

5 Agustus 2021   09:43 Diperbarui: 5 Agustus 2021   13:02 343 8 3 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Batal Menyumbang Bukan Tindak Pidana
Penyerahan Sumbangan Keluarga Akidi Tio secara simbolis di Mapolda Sumsel (Dok. Humas Polda Sumsel)

Hukum pidana universal termasuk di Indonesia menganut asas legalitas yang menggariskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

Sampai saat ini, tidak ada undang-undang di Indonesia yang pasalnya dengan tegas dan jelas menyebutkan "barang siapa menjanjikan sumbangan tidak terealisasi dipidana penjara".

Penulis belum menemukan pasal demikian dalam undang-undang apapun, termasuk pasal-pasal dalam UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sebagaimana disebut-sebut Direktur Intelkam Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Ratno Kuncoro.

Pasal-pasal KUHP juga tidak ada yang cocok. Tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, misalnya, jelas berbeda secara konseptual. Dimana penipuan untuk "mendapatkan" sesuatu, jelas berbeda secara konseptual dengan janji mau menyumbangkan uang, dimana pihak penyumbang justru (akan) "melepaskan" uang miliknya.

Pasal 378 KUHP berbunyi, "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pasal 15 dan 16 UU No 1 Tahun 1946 yang disebut Kombes Ratno Kuncoro tidak cocok untuk perbuatan anak bungsu Akidi Tio, Heryanti. Pasal ini lebih cocok digunakan untuk menjerat Inspektur Jenderal Eko Indra Heri (Kapolda Sumsel) dan Kombespol Ratno Kuncoro sendiri. Apa sebab?

Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 berbunyi: "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun."

Nah, yang menyiarkan kabar rencana sumbangan Akidi Tio tersebut adalah pihak Humas Mapolda Sumsel, di Mapolda Sumsel, dan dengan fasilitas Mapolda Sumsel. Foto sumbangan keluarga Akidi Tio di Mapolda Sumsel yang tersebar luas adalah milik Humas Polda Sumsel. Dari sini saja sudah kelihatan siapa yang salah. 

Bukan Heryanti atau keluarga Akidi Tio lainnya yang menyiarkan rencana sumbangan tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN