Pendidikan selalu dikaitkan dengan biaya yang tinggi, itulah sebabnya banyak anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu sering kali terpaksa keluar dari sekolah, padahal belum mampu menamatkan pendidikan hingga setingkat SMU / SMK / MA.
Apalagi beaya untuk sekolah, untuk makan sehari-hari saja kadang sulit terpenuhi. Akibatnya anak-anak usia sekolah sering diminta orang tuanya untuk keluar dari sekolah dan membantu orang tuanya bekerja.
Anak : "Pak, apa kebijakan dari Pemerintah sekarang di bidang Pendidikan ?"
Bapak : "Kira-kira satu bulan setelah dilantik menjadi Presiden, presiden Joko Widodo pada 3 November 2014 meluncurkan 3 kartu, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mengadopsi dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang pernah dilaksanakan saat Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Anak pada usia 7-18 tahun adalah usia sekolah. Bila ada anak dari keluarga miskin yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri agar tidak perlu keluar dari sekolah atau putus sekolah, juga bagi anak yang sudah terlanjur keluar dapat masuk sekolah kembali."
Anak : "Program KIP diberikan untuk keperluan pendidikan apa saja?"
Bapak : "KIP membiayai anak sekolah guna memenuhi program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan wajib belajar menengah 12 tahun, hingga jenjang pendidikan SMU / SMK / MA.
KIP juga dapat digunakan untuk kelompok belajar Kejar Paket A/B/Cn lembaga pelatihan atau kursus bagi anak-anak dari keluarga penyandang masalah kesejahteraan.Â
KIP juga dapat digunakan oleh anak-anak di panti asuhan, anak jalanan, para pekerja anak dan anak-anak penyandang difabel.
Diharapkan program KIP mampu menjangkau 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia."
Anak : "Bila demikian hanya anak yang malas saja yang sengaja putus sekolah ?"
Bapak : "Benar, karena sekarang tidak ada alasan untuk putus sekolah dengan alasan ketiadaan biaya untuk melanjutkan sekolah atau madrasah, karena program KIP bertujuan menghapus hambatan ekonomi dan anak-anak keluarga miskin harus tetap sekolah dan kembali ke bangku sekolah dengan beaya menjadi tanggungan negara. Dengan pendidikan yang cukup seyogyanya anak-anak akan lebih mudah mencari pekerjaan saat mencapai usia dewasa."
** Anak Bertanya Pada Bapak (Pendidikan - Â bagian 11)
