Di tengah riuhnya pembangunan kota-kota besar, Indonesia menyimpan kekuatan sunyi: desa. Desa bukan hanya entitas administratif atau batas wilayah geografis, tetapi sebuah sumber kehidupan, identitas, dan masa depan bangsa. Dalam perjalanan sejarah modern Indonesia, dua presiden menempatkan desa bukan sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan subjek utama kemajuan nasional: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.
Mereka, lewat pendekatan dan zamannya masing-masing, membangkitkan sebuah ideologi baru dalam pembangunan nasional: Desaisme --- keyakinan bahwa pembangunan sejati harus berakar pada pemberdayaan desa, memuliakan desa, dan menjadikan desa pusat peradaban.
Mari kita telusuri bagaimana Desaisme ini berkembang dalam dua masa kepemimpinan yang berbeda.
Apa itu Desaisme?
Desaisme adalah pandangan ideologis yang meyakini desa sebagai fondasi utama negara modern. Dalam kerangka ini, desa bukan dipandang sebagai entitas terbelakang yang perlu ditinggalkan, melainkan sebagai sumber kemandirian, solidaritas sosial, ekonomi rakyat, dan ketahanan budaya.
Desaisme menolak hegemoni urbanisasi serampangan yang menguras sumber daya desa dan memusatkannya di kota. Sebaliknya, Desaisme menegaskan bahwa membangun Indonesia berarti membangun desa, menghidupkan potensi lokal, dan menyeimbangkan pembangunan antara pusat dan pinggiran.
Ideologi ini tampak menguat dalam dua masa kepemimpinan Indonesia: masa Jokowi (2014--2024) dan masa Prabowo (2024--2029).
Desaisme Era Jokowi: "Membangun dari Pinggiran"
Ketika Jokowi dilantik menjadi Presiden RI pada tahun 2014, ia membawa satu program besar dalam visi Nawacita: "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan." Ini bukan slogan kosong.
Dana Desa menjadi instrumen utama Desaisme Jokowi. Dengan total alokasi lebih dari Rp400 triliun sepanjang dua periode pemerintahannya, Dana Desa digunakan untuk membangun jalan desa, puskesmas, balai desa, saluran irigasi, pasar tradisional, dan banyak lagi.
Jokowi tidak hanya berhenti pada infrastruktur. Ia mendorong desa menjadi entitas ekonomi melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tahun 2021, Jokowi menandatangani PP No. 11/2021, memberikan BUMDes status badan hukum. Ini membuka jalan bagi desa untuk bermitra dengan dunia usaha, mengakses modal, dan mengembangkan potensi lokal menjadi kekuatan global.
Di bawah Jokowi, desa berubah dari sekadar penonton pembangunan menjadi pemain utama. Data menunjukkan, angka kemiskinan di desa turun dari 17,37 juta (2014) menjadi 14,64 juta jiwa (2021).
Desaisme Jokowi juga menghadapi tantangan: modernisasi cepat tidak selalu selaras dengan budaya lokal. Di beberapa tempat, modernisasi desa menimbulkan ketegangan sosial dan tantangan pengelolaan keuangan desa.
Desaisme Era Prabowo: "Koperasi Desa Merah Putih"
