NGOBROL PAGI #023 - Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Desa @KompasianaDESA

RISALAH PERTEMUANNGOBROL PAGI Desa 023

Hari/Tanggal: Senin, 17 Februari 2025
Waktu: 06:30 - 08:05 WIB
Tempat: Zoom Meeting Ruang Komunitas
Topik: Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Desa
Narasumber: Dwi Satrianto (Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP RI)
Moderator: Panudi

I. Pembukaan

Moderator Panudi membuka diskusi dengan ucapan salam dan terima kasih kepada peserta. Beliau menekankan pentingnya topik pengadaan barang dan jasa desa dalam mendukung efektivitas pembangunan desa serta mencegah berbagai permasalahan administratif dan hukum. Pengadaan yang tepat dan transparan akan berdampak pada optimalisasi penggunaan dana desa.

II. Pemaparan oleh Narasumber

1. Dwi Satrianto (Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP RI)

Baca juga: NGOBROL PAGI #020 - Pengadaan Barang dan Jasa Desa, eKatalog BUMDes @KompasianaDESA

Dwi Satrianto menjelaskan berbagai aspek mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa desa, dengan menyoroti beberapa poin utama:

• Dasar Hukum dan Regulasi

  • Pengadaan barang dan jasa desa saat ini, desa belum masuk dalam cakupan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  • Desa tetap harus berpedoman pada peraturan bupati/wali kota, namun tetap mengacu pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

• Tujuan dan Prinsip Pengadaan di Desa

  • Memastikan pertumbuhan ekonomi desa melalui penggunaan sumber daya lokal.
  • Swakelola menjadi prioritas utama untuk memberdayakan masyarakat desa.
  • Pengadaan harus bersifat transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.
  • Mengutamakan penggunaan produk dan tenaga kerja lokal untuk mendukung ekonomi desa.

• Tantangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Desa

  • Kurangnya pemahaman kepala desa dan perangkat desa mengenai regulasi pengadaan.
  • Tumpang tindih aturan antara berbagai kementerian, yang membuat kepala desa bingung dalam pelaksanaan.
  • Sumber daya manusia terbatas, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan pemantauan pengadaan.
  • Masalah harga barang yang beragam di berbagai daerah karena faktor geografis.
  • Risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan.

• Baca juga: NGOBROL PAGI #019 - Progres Badan Hukum BUMDes @KompasianaDESA

  Solusi dan Langkah Perbaikan

  • Pendampingan lebih intensif dari LKPP bagi pemerintah desa.
  • Digitalisasi pengadaan desa agar lebih transparan dan efisien.
  • Penyusunan kebijakan yang lebih jelas dan sederhana agar mudah dipahami oleh desa.
  • Mendorong penggunaan e-katalog desa agar pengadaan lebih tertata.

III. Diskusi dan Tanya Jawab

1. Baca juga: NGOBROL PAGI #018: Tantangan Desa sambut Makan Bergizi Gratis @KompasianaDESA

   Bagaimana cara memastikan pengadaan barang desa lebih transparan dan efisien?
   Jawaban oleh Dwi Satrianto:

   • Penguatan sistem pencatatan digital dan pelaporan berkala ke LKPP.
   • Mendorong desa untuk menggunakan e-katalog desa dalam proses pengadaan.
   • Pemerintah desa perlu didorong untuk lebih memahami regulasi pengadaan.

2. Apakah desa wajib menggunakan penyedia lokal dalam pengadaan barang dan jasa?
   Jawaban oleh Dwi Satrianto:

   • Ya, namun dengan beberapa pengecualian. Jika tidak tersedia penyedia di desa, dapat menggunakan penyedia di tingkat kabupaten/kota.
   • Jika tetap tidak ada, desa diperbolehkan mencari penyedia di luar daerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi.

3.