Surtan Siahaan
Surtan Siahaan Penulis

Berbahagialah orang yang tidak sukses, selama mereka tidak punya beban. Bagi yang memberhalakan kesuksesan, tapi gagal, boleh ditunggu di lapangan parkir: siapa tahu meloncat dari lantai 20. -Seno Gumira Ajidarma-

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Artikel Utama

Punya Penghasilan tapi Malas Lapor Pajak? Siap-siap Kena Sanksi ini

6 Maret 2018   14:18 Diperbarui: 6 Maret 2018   17:18 1462 1 0
Punya Penghasilan tapi Malas Lapor Pajak? Siap-siap Kena Sanksi ini
Ilustrasi. Cermati.com

Terima gaji rutin baik harian, mingguan maupun bulanan menjadi tanda bahwa Anda adalah wajib pajak yang punya kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Hal tersebut diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Dalam aturan tersebut tegas dinyatakan "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya"

Jadi, tanpa melihat berapa penghasilan yang Anda peroleh dan tanpa melihat apakah SPT Anda nihil atau tidak, setiap tahunnya Anda wajib melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing.

lapor pajak online, spt pph 21/edukasi.pajak.go.id
lapor pajak online, spt pph 21/edukasi.pajak.go.id
Sebagai karyawan swasta, setiap tahunnya, sebelum tanggal 31 Maret perusahaan tempat Anda bekerja akan memberikan formulir 1721 A1 sebagai bukti pemotongan pajak penghasilan. Karena pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban, maka Anda selaku karyawan berhak meminta bukti potong tersebut.

Formulir 1721 A1 yang Anda terima itu nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk melaporkan SPT melalui e-Filing.

Jika Perusahaan Sudah Bayar Pajak, Kenapa Kita yang Repot Lapor Pajak?

Perusahaan memang wajib memotong dan menyetorkan pajak kita ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 UU KUP, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Selain itu SPT juga berfungsi untuk melaporkan tentang:

  1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
  2. Penghasiian yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
  3. Harta dan kewajiban; dan/atau d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara sederhana, meskipun pajak kita telah dipotong dan dibayarkan perusahaan, bisa saja kita memiliki sumber penghasilan lain yang tetap wajib untuk disampaikan.

Sanski yang Akan Anda Terima Jika Tidak Bayar Pajak

Berdasarkan Undang-Undang KUP, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT atau terlambat melaporkan SPT memiliki sanksi denda. Berikut ini 3 ketentuan tentang sanski denda tersebut yakni:

  • Denda Rp 500.000,- untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN
  • Denda Rp 100.000,- untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
  • Denda Rp 1000.000,- untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan
  • Denda Rp 100.000,- untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Jadi, sebagai karyawan denda yang akan Anda terima karena tidak melaporkan atau telat melaporkan pajak Anda adalah Rp 100.000.

Meski terlihat ringan, jangan senang dulu. UU KUP juga mengatur sanksi bagi mereka yang sering mengulangi kesalahan tidak melaporkan SPT/ telat melaporkan SPT. Dalam UU, jika kelalaian atau kesengajaan kita ternyata menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan tindakan tersebut telah dilakukan lebih dari sekali, pemerintah dapat mengenakan sanksi berupa denda minimal 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.

Bahkan, jika kerugian pada pendapatan negara cukup besar, Anda dapat dikenakan pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

Bagaimana, masih malas melaporkan pajak Anda?