Sudah barang tentu, Komunisme itu musuh NKRI karena dia coba-coba makar pada pemerintahan yang sah. Sudah barang tentu, Fasisme itu musuh NKRI walau dia belum pernah hidup di Indonesia, tapi sedikit punya ciri ada pemerintahan Demokrasi Terpimpin Soekarno, Orde Baru Soeharto dan gerakan Khilafah yang katanya coba-coba makar pada NKRI walau buktinya sedikit. Kriminalisasi makar pada gerakan Khilafah kuyakin condong bermuatan politis daripada lainnya.
Ku maklum saja semua orang sekarang jadi politis. Tak cuma orang paham politik, cebong milenial kemudian remaja kampret juga tahu-tahu politis. Semua politis di tahun politis.
Tahun politik yang bikin semua orang politis, yang utama jangan sampai NKRI dirusak oleh monyet disintegrasi, tikus koruptor, serigala pemberontak, bunglon agamis, dan apalah itu namanya.
Seusai pemilihan kepala daerah yang menyulut ancaman konflik etnis dan agama, semua orang yang politis di tahun politik ini sepakat mewujudkan Pilpres Damai. Katanya sih boleh saling kritik dan saling promosi junjungannya, asal dalam koridor yang sehat supaya jadi itu namanya Pilpres Damai.
Damai kok diusahakan sekuat tenaga? Emang bangsa ini sudah mau pecah?
Bangsa terancam pecah, cuma satu yang diuntungkan, yang namanya aparat. Tahu siapa itu aparat? Polisi, tentara, intelijen dan sejenisnya.
Pikirin lagi deh ini, "Bangsa terancam pecah, aparat yang diuntungkan karena cuma yang bisa menjaga keutuhan dan mempersatukan ulang jika sempat retak-retak".
Lain kata, Dewan Jenderal itu satu-satunya kekuatan yang bisa mencegah NKRI pecah maupun menyatukan lagi NKRI kalau sempet retak-retak. Dewan Jenderal itu satu-satunya kekuatan yang juga bisa makar dan kangkangi kekuasaan, tapi tiada orang berani sebut bahaya bahwa Dewan Jenderal juga bisa makar.
Hantu Komunis 1965 pun menyebut Dewan Jenderal, walau akhirnya dibantah keberadaannya. Tapi banyak jua orang kita percaya keberadaan Dewan Jenderal.
Kabar miring yang bersifat konon berkata Dewan Jenderal melihat NKRI terancam jatuh ke tangga Komunis karena Bung Karno miring ke kiri PKI, sehingga berencana makar di hari lahir ABRI 05 Oktober 1965.
Percobaan makar PKI 30 September 1965 membantai sadis sejumlah Jenderal kabarnya guna menghabisi pucuk Dewan Jenderal agar rencana makar Dewan Jenderal pada 05 Oktober 1965 patah sebelum menjadi arang.
Bener tak hai pembaca?
Sudah benar kita harus cegah komunis PKI hidup lagi. Sudah benar kita harus cegah kaum radikal jadikan NKRI hanya untuk Islam. Tapi mesti juga kita soroti ancaman makar Dewan Jenderal. PKI saja takut keduluan makar Dewan Jenderal 05 Oktober 1965, sampai-sampai harus habisi pucuk Dewan Jenderal pada 30 September 1965. Dewan Jenderal ditakuti semua orang. Apalagi kalau Dewan Jenderal pegang Senjata. #SenjataDewanJenderal
Buktinya ada lagi kenapa Dewan Jenderal itu paling berbahaya bagi NKRI. Dunia politik saja berantem parah, sampai buat wujudkan Pilpres Damai saja semua pihak mesti berusaha keras dan partisipasi aktif kampanyekan ajakan damai.
Tapi semua berantem, semua persaingan, semua kepentingan bersimpuh di bawah Dewan Jenderal. Persaingan dua kubu politik pilpres berdamai tanpa diminta di bawah #SenjataDewanJenderal.
Warganet rame ngomongin perombakan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Ada sebut asing di balik perombakan KKIP jelang pilpres. Ada sebut ini itu, whatever.
Ku yakin perombakan KKIP ini hanyalah langkah pemerintah memfasilitasi kedua kubu capres cari dana pilpres melalui duit gede industri senjata. Menhan Ryamizard Ryacudu kuyakin orang baik. Menhan setuju merombak KKIP karena dia jalanin perintah saja. Kuyakin Menhan Ryamizard tiada niat cari untung. Jenderal bersih dan polos dia. Makanya Ryamizard sering ditunggangin orang-orang punya kepentingan.
Hasil perombakan KKIP baru memasukkan nama Mayjend (Purn) Yussuf Solichien dan Mayjend (Purn) Tri Tamtomo. Semua taruna tahu Yussuf Solichien orangnya Prabowo Subianto.Â
Sahabat dekat banget sejak di Akmil. Habis pensiun saja, Yussuf Solichien kerja di perusahaan Prabowo dan Hashim di Menara Imperium. Semua taruna dan politisi juga tahu Tri Tamtomo anggota PDIP, temen deket TB Hassanudin, pensiunan tentara yang juga resmi tercatat anggota DPR dari PDIP di Komisi I yang fokus persenjataan.
Jelas yah. KKIP baru ini adalah langkah Menhan Ryamizard memfasilitasi kompetisi pilpres yang panas dalam berebut sumber dana dari sektor Senjata. Daripada membiarkan kedua kubu pilpres rebutan klaim di sektor senjata yang malah bisa bikin NKRI pecah konflik bersenjata. Menhan Ryamizard sepertinya menilai sektor senjata tak boleh jadi arena tempur politik, sehingga ia rombak itu KKIP dan masukkan dua nama dari tiap kubu pilpres, supaya semua adem. Yussuf Solichien mewakili kubu Prabowo dan Gerindra, sedangkan Tri Tamtomo mewakili kubu Jokowi dan PDIP.
Menhan Ryamizard sendiri menaruh sahabat dekatnya, Marsdya (Purn) Ismono Wijayanto sebagai Ketua KKIP, untuk jadi mata Menhan Ryamizard dalam KKIP baru di tahun politik. Ku yakin Menhan Ryamizard tahu risiko besar dari membiarkan jenderal politisi menentukan arah bisnis senjata di tahun politik jelang perang laut china selatan.
Kekhawatiranku, Menhan Ryamizard yang polos dikibuli oleh para kartel senjata dan mafia politik, berdalih demi Pilpres Damai desak Menhan Ryamizard fasilitasi kedua kubu politik pilpres cari duit politik di KKIP dan jual beli senjata.
Semua orang saja susah payah debat kusir sampai marah-marah, demi pilpres. Semua orang saja sampai rebutan mafia migas buat dana pilpres. Tapi kenapa kedua kubu politik mau saja damai demi masuk KKIP? Peluang dapat dana pilpres yang super gede dari sektor senjata yang bikin semua rela adem.
Perang laut china selatan diambang pintu. Pilpres 2019 sudah barang tentu juga tentang bisnis senjata. Senjata pun kini anggaran terbesar di APBN kita. Kita mesti mawas, senjata adalah penentu keberpihakan dana pilpres, penentu arah pilpres, juga titik temu kekuatan barat dan timur terkait perang dagang dan ancaman perang laut china selatan di pilpres 2019.
Bayangin deh kalau kedua kubu pilpres yang rela damai di KKIP lalu bersatu dan rencanakan makar Dewan Jenderal.
Sereeeem.
#SenjataDewanJenderal.
Semua politis di tahun politis. Tapi semua sektor harus berusaha keras wujudkan pilpres damai. Beda sama #SenjataDewanJenderal, semua politis di tahun politis.
Tapi Pilpres Pun Damai Di Bawah #SenjataDewanJenderal.
