Sejauh ini, pemerintah sudah berupaya mencegah penyebaran virus corona namun dinilai tidak optimal. Pasalnya, pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan mengalihkan fungsinya ke Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan langkah mubazir. Pemerintah seharusnya mengoptimalkan kementerian dan lembaga yang ada, bukan justru membentuk lembaga baru yang menambah panjang rantai birokrasi, dan memboroskan anggaran.
Soal aturan penyelenggaraan pesta pernikahan, pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru. Tapi sayang, masyarakat acuh dengan hal itu. Jikapun ada surat pernyataan mematuhi protokol kesehatan di pemerintahan daerah setempat, hanya sekedar pelengkap adminitrasi belaka.
Mirisnya lagi, para influencer yang seharusnya memberi contoh yang baik malah memperkeruh suasana. Sebut saja Indira Kalistha, mengaku jarang pakai masker dan menganggap remeh virus corona. Â Lalu ada Jerinx SID, cukup vokal dalam mengampanyekan anti-masker hingga tolak Rapid Test Covid-19. Bahkan pada Juli lalu, drummer grup band Superman Is Dead (SID) itu melakukan aksi "Bali Tolak Rapid atau Swab Test Covid-19".
Menatap Masa Depan
Sebenarnya masyarakat Indonesia patuh dalam menjalani protokol kesehatan. Bisa kita lihat saat di instansi pelayanan publik misalnya, kampus, bank, atau supermarket. Mereka pada mengenakan masker, jaga jarak duduk dan sedia diukur suhu tubuhnya. Tentu saja ini tidak lepas dari pengawasan petugas yang mengharuskan mereka mematuhi protokol kesehatan.
Hal ini harus diberlakukan di setiap pesta pernikahan, sebab masyarakat cenderung abai karna tidak ada yang mengawasi. Oleh karena itu perlu pengawasan khusus setiap kegiatan yang mengumpulkan masa seperti ini. Bahkan jika perlu kirim gugus tugas mengawasi keberlangsungan acara. Dari acara dimulai hingga selesai. Periksa temperatur tubuh para undangan, pastikan mereka memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Jika ada yang membandel suruh pulang, bahkan bubarkan pestanya kalau ada yang memberontak.
Mungkin terkesan berlebihan, tapi semuanya demi kebaikan bersama. Bukankah lebih berlebihan jika pesta tersebut menjadi klaster baru Covid-19. Bak pepatah mengatakan "lebih baik mencegah daripada mengobati".
Di sisi lain, ketika masyarakat menaati protokol kesehatan, banyak oknum yang mengatakan "Covid-19 itu hanya konspirasi,". Sehingga, masyarakat yang awalnya patuh jadi lalai dan merasa baik-baik saja ketika tidak mematuhi protokol kesehatan. Padahal, virus corona bisa mengacam kapan saja dan siapa saja. Soal ini juga harus menjadi konsen pemerintah, di mana meningkatkan literasi masyarakat agar tidak mudah terperdaya hoax covidiot. Barangkali dengan lebih menggalakkan kampanye "sadar virus corona" sehingga masyarakat terbebas dari berita bohong dan provokasi.
