Mencegah Klaster Baru Covid-19 dari Pesta Pernikahan

Setelah kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi pada Maret hingga Juni lalu, kini pemerintah memberlakukan secara bertahap kebijkan New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita mengatakan, Adaptasi Kebiasaan Baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 (Detik, 2020).

Menyusul kebijakan tersebut, pada 26 Juni 2020, Kapolri Jenderal Idham Aziz mencabut maklumat larangan berkumpul atau mengadakan kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan massa yang dikeluarkan pada Maret 2020. Salah satu bentuk tindakan pengumpulan massa yang dimaksud ialah acara pesta pernikahan.

Ancaman Klaster Baru

Masih segar di ingatan, pada Juni lalu terjadi lonjakan kasus di Kota Semarang yang berawal dari pesta pernikahan. Acara bahagia itu berakhir duka karena satu per satu kerabat terinfeksi virus corona dan beberapa di antaranya meninggal dunia. Dilansir dari Kompas, pesta pernikahan itu berlangsung pada pertengahan Juni dengan melibatkan lebih dari 30 orang. Hal serupa terjadi di India. Sebanyak 95 tamu yang menghadiri pesta pernikahan terinfeksi virus corona. Sementara, pengantin pria meninggal dua hari usai resepsi (CNN 2020).

Ketika saya menjadi videographer pada pesta pernikahan di Medan, bulan Juli-Agustus, tidak ada pesta yang memenuhi standar protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Tidak memakai masker, bersalaman, tidak jaga jarak, tidak membatasi jumlah undangan bahkan tidak ada tempat cuci tangan. Padahal sudah jelas virus corona mengancam nyawa, namun masyarakat lebih percaya teori konspirasi tanpa bukti daripada para saintis dan peneliti.

Ketika ditanya, "apa tidak takut virus corona?"

"Gada itu corona, dibohong-bohongi pemerintah kelen," celetuk tamu undangan dengan logat Medannya.

Jika begini ceritanya, wajarlah kasus positif corona terus meningkat tiap harinya. Apatah lagi menurunkan kurva penularan Covid-19.  

Kita perlu belajar dari Korea Selatan. Meski tanpa menerapkan lockdown. Masyarakat Negeri Ginseng tersebut saling bekerja sama untuk melakukan social distancing. 

Selain itu, pemerintahnya juga memanfaatkan aplikasi untuk mengontrol masyarakatnya. Sama halnya dengan Taiwan, Pengalaman mengatasi wabah sebelumnya dan gerak cepat pemerintah yang disertai kepatuhan warga menjadi kunci utamanya. Para warga sangat mematuhi protokol kesehatan mulai dari jaga jarak dan pemakaian masker jadi rutinitas sejak Januari. Hasilnya tentu dapat kita saksikan hari ini.

Upaya Belum Optimal

Sejauh ini, pemerintah sudah berupaya mencegah penyebaran virus corona namun dinilai tidak optimal. Pasalnya, pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan mengalihkan fungsinya ke Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan langkah mubazir. Pemerintah seharusnya mengoptimalkan kementerian dan lembaga yang ada, bukan justru membentuk lembaga baru yang menambah panjang rantai birokrasi, dan memboroskan anggaran.

Soal aturan penyelenggaraan pesta pernikahan, pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru. Tapi sayang, masyarakat acuh dengan hal itu. Jikapun ada surat pernyataan mematuhi protokol kesehatan di pemerintahan daerah setempat, hanya sekedar pelengkap adminitrasi belaka.

Mirisnya lagi, para influencer yang seharusnya memberi contoh yang baik malah memperkeruh suasana. Sebut saja Indira Kalistha, mengaku jarang pakai masker dan menganggap remeh virus corona.  Lalu ada Jerinx SID, cukup vokal dalam mengampanyekan anti-masker hingga tolak Rapid Test Covid-19. Bahkan pada Juli lalu, drummer grup band Superman Is Dead (SID) itu melakukan aksi "Bali Tolak Rapid atau Swab Test Covid-19".

Menatap Masa Depan

Sebenarnya masyarakat Indonesia patuh dalam menjalani protokol kesehatan. Bisa kita lihat saat di instansi pelayanan publik misalnya, kampus, bank, atau supermarket. Mereka pada mengenakan masker, jaga jarak duduk dan sedia diukur suhu tubuhnya. Tentu saja ini tidak lepas dari pengawasan petugas yang mengharuskan mereka mematuhi protokol kesehatan.

Hal ini harus diberlakukan di setiap pesta pernikahan, sebab masyarakat cenderung abai karna tidak ada yang mengawasi. Oleh karena itu perlu pengawasan khusus setiap kegiatan yang mengumpulkan masa seperti ini. Bahkan jika perlu kirim gugus tugas mengawasi keberlangsungan acara. Dari acara dimulai hingga selesai. Periksa temperatur tubuh para undangan, pastikan mereka memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Jika ada yang membandel suruh pulang, bahkan bubarkan pestanya kalau ada yang memberontak.

Mungkin terkesan berlebihan, tapi semuanya demi kebaikan bersama. Bukankah lebih berlebihan jika pesta tersebut menjadi klaster baru Covid-19. Bak pepatah mengatakan "lebih baik mencegah daripada mengobati".

Di sisi lain, ketika masyarakat menaati protokol kesehatan, banyak oknum yang mengatakan "Covid-19 itu hanya konspirasi,". Sehingga, masyarakat yang awalnya patuh jadi lalai dan merasa baik-baik saja ketika tidak mematuhi protokol kesehatan. Padahal, virus corona bisa mengacam kapan saja dan siapa saja. Soal ini juga harus menjadi konsen pemerintah, di mana meningkatkan literasi masyarakat agar tidak mudah terperdaya hoax covidiot. Barangkali dengan lebih menggalakkan kampanye "sadar virus corona" sehingga masyarakat terbebas dari berita bohong dan provokasi.