Menguak Komitmen terhadap Tujuan Pendirian Negara

Pemerintah RI dibawah kepemimpinan presiden Prabowo masih didambakan bisa melakukan hal-hsl berikut agar pemerintah tidak dicap hanya omon-omon wae:

Pertama, penegakan pemerintah yang bersih dan amanah. Hal itu ditunjukkan dengan 1) Melakukan pemberantasan korupsi secara konsisten. 2) Menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan koneksi politik. 3) Mewujudkan birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Kedua, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan melalui upaya: 1) meningkatkan kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan di daerah tertinggal. 2) Membangun infrastruktur dan fasilitas publik secara berkeadilan. Ketiga, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kegiatan: 1) memperkuat UMKM dan ekonomi kerakyatan. 2) Memberikan akses permodalan dan pelatihan yang adil. 3) Menghapuskan ketimpangan ekonomi antarwilayah. Keempat, penguatan hukum dan keamanan berupa: 1) Menegakkan hukum tanpa tebang pilih. 2) Memberi rasa aman kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi. 3) Mengatasi intoleransi dan kekerasan berbasis SARA. Kelima, meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik melalui kegiatan: 1) mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. 2) Membangun budaya demokrasi partisipatif dari bawah ke atas. 3) Mengedukasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Penutup

Empat tujuan utama pendirian negara Indonesia adalah amanah suci yang harus diwujudkan secara nyata oleh seluruh pemimpin bangsa, dari pusat hingga daerah.  Kegagalan dalam mewujudkan tujuan tersebut bukan hanya mencederai konstitusi, tetapi juga menyimpang dari prinsip-prinsip Islam yang menempatkan kepemimpinan sebagai tanggung jawab besar di dunia dan akhirat. Sudah saatnya para pemegang kekuasaan melakukan perbaikan mendasar, membangun pemerintahan yang jujur, adil, dan berpihak pada rakyat, agar bangsa ini tidak tergelincir menjadi negara rapuh atau bahkan gagal.