Setiap tanggal 23 Juli, bangsa Indonesia merayakan Hari Anak Nasional (HAN) sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak anak.
Tema HAN tahun 2025, "Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045", menjadi simbol harapan besar untuk melahirkan generasi unggul dan tangguh yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju saat satu abad kemerdekaannya.
Namun, di balik slogan optimistis ini, realitas getir tentang jutaan anak Indonesia yang tumbuh dalam kondisi kekurangan gizi masih terus membayangi.
Gizi yang buruk tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang fisik anak, tetapi juga menghambat perkembangan kognitif, imunitas, dan kemampuan belajar mereka. Ini berarti, kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam dua dekade ke depan secara langsung dipengaruhi oleh sejauh mana negara menjamin terpenuhinya gizi anak sejak dini.
Persoalan stunting bukan hanya masalah medis atau sosial, tapi juga indikator kegagalan struktural negara dalam menjamin hak dasar anak-anaknya.
Sayangnya, komitmen terhadap pemenuhan hak anak atas pangan sehat sering kali hanya hadir dalam bentuk retorika seremonial dan tidak terimplementasi secara sistemik. Ketimpangan akses terhadap gizi sehat masih terjadi, terutama di wilayah-wilayah tertinggal dan miskin.
Sementara, negara terlihat abai terhadap fakta bahwa hak atas pangan bergizi bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan hak konstitusional anak yang harus dipenuhi oleh negara.
Dengan perspektif ini, perayaan Hari Anak Nasional seharusnya menjadi ajang kampanye simbolik sekaligus momentum evaluatif terhadap keberpihakan negara pada hak-hak dasar anak. Khususnya dalam hal pangan dan gizi yang merupakan fondasi utama bagi lahirnya "anak hebat" yang dijanjikan dalam tema nasional.
Artikel ini mencoba membedah kesenjangan antara idealisme kebijakan dan realita lapangan, serta menyoroti mengapa negara masih gagal menjalankan mandatnya dalam memenuhi hak anak atas pangan sehat.
Tulisan ini juga akan mengkaji data stunting terbaru, mengevaluasi program-program gizi yang belum menjangkau kelompok paling rentan, dan menganalisis kebijakan seperti Program Makan Bergizi Gratis yang rawan diselewengkan.
