Persekongkolan ini sendiri beroperasi dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah melalui praktik korupsi yang merajalela, di mana pejabat negara mengalihkan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi mereka.
Korupsi ini tidak hanya melibatkan transaksi ilegal atau suap, tetapi juga mencakup penggunaan kekuasaan untuk mendiskreditkan lawan politik, menyalahgunakan wewenang untuk memperoleh kekayaan, dan memanipulasi kebijakan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang semestinya digunakan untuk kepentingan rakyat, justru digunakan untuk meraih keuntungan kelompok tertentu melalui banditisme politik.
Sebuah sistem kekuasaan yang dibangun atas dasar ketidakadilan dan manipulasi akan menciptakan budaya ketakutan, kebohongan, dan penindasan. Rezim yang mengandalkan persekongkolan antara elit kekuasaan dan kelompok-kelompok yang mendorong agenda pribadi mereka, bisa membahayakan kepentingan rakyat karena melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan kebebasan. Rakyat menjadi korban dari manipulasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa.
Relasi antara kekuasaan dan bandit politik ini sudah merambat ke berbagai sektor, mulai dari politik, ekonomi, hukum, hingga media. Dalam setiap sektor ini, kita akan menemukan bagaimana kekuasaan disalahgunakan dan bagaimana rakyat dipinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang seharusnya demi kepentingan mereka.
Sementara itu, masyarakat sering kali terjebak dalam ketidakberdayaan akibat kontrol yang dilakukan oleh bandit politik yang bersekongkol dengan kekuasaan.
Depok, 2 Maret 2025
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
