Mendadak Tambah Rombel hingga Sekolah Kurang Murid
Nganjuk - Menjelang pengumuman hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, ada salah satu sekolah tiba-tiba menambah rombongan belajar (rombel). Pendaftaran jalur zonasi di SMPN ditutup pukul 23.59 WIB tadi malam, 8 Juli 2020. Sebelum pendaftaran ditutup, puluhan calon siswa dari Desa Banarankulon, Bagor protes karena tidak diterima di jalur zonasi SMPN 1 Bagor  yang ada di desa mereka. Untuk mengakomodir mereka, dinas pendidikan menambah pagu khusus.
Sekolah yang terbilang favorite di wilayah Bagor ini menetapkan jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 SMP, sesuai data rombel Dapodik, Permendikbud RI No. 44/ 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta dasar lain, seperti; Domlak, Juknis, dan lain-lain yang terkait PPDB tahun 2020.
Diputuskan dan ditetapkan, daya tampung calon siswa baru di SMPN 1 Bagor sebanyak; 288 siswa dengan rincian; 10 siswa dari jalur prestasi perlombaan, 76 siswa dari jalur prestasi rerata 4 mapel, 43 siswa dari jalur afirmasi, 4 siswa dari jalur perpindahan orang tua, dan 155 siswa dari jalur zonasi.
Mengapa Mendadak Tambah 1 Rombel?
Permasalahan muncul adanya surat kepala SDN Banarankulon 3 tentang permohonan kepada kepala SMPN 1 Bagor untuk menerima seluruh siswa lulusan dari SDN Banarankulon 3 sebanyak 20 anak. Adanya warga Dusun Tempuran Desa Banarankulon di luar SDN Banarankulon 3 yang tidak diterima di SMPN 1 Bagor sebanyak 3 anak.
Dari hasil seleksi semua jalur, semua siswa dari SDN Banarankulon 3 dan warga Dusun Tempuran tersebut tidak bisa diterima.
Sehingga, ratusan warga Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor mengancam demo besar-besaran, mendesak agar 23 siswa lulusan dari SDN Bagorkulon 3 yang tidak lolos PPDB untuk diterima.
Sejumlah guru SMPN 1 Bagor menyebut, penambahan pagu rombel untuk Dusun Tempuran Desa Banarankulon di luar sistem zonasi bertentangan Permendibud no. 44/2019 tentang PPDB, serta dasar lain, seperti; Domlak, Juknis, dan lain-lain yang terkait PPDB tahun 2020.
Secara sistem, pendaftar yang berasal dari desa sekitar dapat diterima dengan jarak terjauh 1961 meter. Sehingga, mereka yang berada di bawah jarak terjauh dicabut karena berada di bawah garis batas diterima.
Tentu saja, dengan adanya rencana Dinas Pendidikan Nganjuk untuk menambah pagu secara off-line, berdampak pada ketidakadilan bagi calon siswa yang sebelumnya terlanjur mencabut berkasnya.
Penambahan pagu rombel juga berpengaruh pada perolehan peserta didik baru di SMP sekitar, antara lain SMPN 3 Bagor, SMPN 2 Rejoso, SMPN 1 Wilangan, hingga akhir jadwal PPDB, pagu belum terpenuhi.
Penambahan pagu rombel, berpengaruh pada penyediaan sarana prasarana gedung sedikitnya 3 ruang kelas, yang tidak dapat direalisasikan dalam waktu singkat.
Dirilis Harian Radar Nganjuk, (9/7/2020), menyebutkan, puluhan calon siswa asal Desa Banarankulon ini protes dan menganggap jalur zonasi tidak memenuhi asas keadilan. Pasalnya, mereka tidak diterima di sekolah yang ada di desa mereka sendiri.Padahal, pendirian SMPN 1 Bagor itu tak lepas dari inisiatif warga desa setempat.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Nganjuk Mohamad Yasin menjelaskan, sejarah pendirian sekolah melibatkan warga dan pemerintah desa Banarankulon, "Warga Banarankulon punya andil yang besar untuk pendirian SMPN 1 Bagor," jelasnya.
Untuk itu, Yasin lantas mengakomodir permintaan calon siswa. Menurut Yasin total ada 21 calon siswa dari Desa Banarankulon yang jarak rumahnya dari sekolah berada di ujung desa.
Dengan wilayah yang memanjang, jarak rumah siswa ke sekolah menjadi jauh. Lebih dari tiga kilometer. Jarak inilah yang membuat mereka kalah dari desa lain. Bahkan dari luar Kecamatan Bagor. "Jarak rumahnya kalah dengan calon siswa dari Kecamatan Rejoso," lanjut Yasin.
Selain mempertimbangkan sejarah pendirian sekolah dan lokalitasnya, Yasin memutuskan untuk mengambil jalan tengah dengan menambah pagu khusus di sana. Pagu tersebut tersebut untuk menampung calon siswa dari warga setempat. "Ada tambahan pagu khusus," jelasnya.
Yasin menjelaskan, pihaknya mengambil langkah ini untuk memenuhi kebutuhan dasar anak mendapat pendidikan. Dia mengklaim penambahan pagu untuk rombongan belajar khusus dari Desa Banarankulon asas manfaat. Dengan tambahan tersebut, tidak ada lagi anak yang putus sekolah di sana.
Dengan adanya penambahan tersebut, Yasin memastikan tidak akan mempengaruhi data pokok kependidikan (dapodik),
"Tidak ada maslah juga untuk sertifikasi," tandasnya. (*)
