Mohon tunggu...
Suka Adi
Suka Adi Mohon Tunggu... Guru - Penulis Legenda

Penulis

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Sengkarut PPDB di Nganjuk, Abaikan Permendikbud No. 44/2019

10 Juli 2020   09:33 Diperbarui: 10 Juli 2020   09:59 184
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
portal.sukabumikota.go.id

Penambahan pagu rombel juga berpengaruh pada perolehan peserta didik baru di SMP sekitar, antara lain SMPN 3 Bagor, SMPN 2 Rejoso, SMPN 1 Wilangan, hingga akhir jadwal PPDB, pagu belum terpenuhi.

Penambahan pagu rombel, berpengaruh pada penyediaan sarana prasarana gedung sedikitnya 3 ruang kelas, yang tidak dapat direalisasikan dalam waktu singkat.

Dirilis Harian Radar Nganjuk, (9/7/2020), menyebutkan, puluhan calon siswa asal Desa Banarankulon ini protes dan menganggap jalur zonasi tidak memenuhi asas keadilan. Pasalnya, mereka tidak diterima di sekolah yang ada di desa mereka sendiri.Padahal, pendirian SMPN 1 Bagor itu tak lepas dari inisiatif warga desa setempat.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Nganjuk Mohamad Yasin menjelaskan, sejarah pendirian sekolah melibatkan warga dan pemerintah desa Banarankulon, "Warga Banarankulon punya andil yang besar untuk pendirian SMPN 1 Bagor," jelasnya.

Untuk itu, Yasin lantas mengakomodir permintaan calon siswa. Menurut Yasin total ada 21 calon siswa dari Desa Banarankulon yang jarak rumahnya dari sekolah berada di ujung desa.

Dengan wilayah yang memanjang, jarak rumah siswa ke sekolah menjadi jauh. Lebih dari tiga kilometer. Jarak inilah yang membuat mereka kalah dari desa lain. Bahkan dari luar Kecamatan Bagor. "Jarak rumahnya kalah dengan calon siswa dari Kecamatan Rejoso," lanjut Yasin.

Selain mempertimbangkan sejarah pendirian sekolah dan lokalitasnya, Yasin memutuskan untuk mengambil jalan tengah dengan menambah pagu khusus di sana. Pagu tersebut tersebut untuk menampung calon siswa dari warga setempat. "Ada tambahan pagu khusus," jelasnya.

Yasin menjelaskan, pihaknya mengambil langkah ini untuk memenuhi kebutuhan dasar anak mendapat pendidikan. Dia mengklaim penambahan pagu untuk rombongan belajar khusus dari Desa Banarankulon asas manfaat. Dengan tambahan tersebut, tidak ada lagi anak yang putus sekolah di sana.

Dengan adanya penambahan tersebut, Yasin memastikan tidak akan mempengaruhi data pokok kependidikan (dapodik),

"Tidak ada maslah juga untuk sertifikasi," tandasnya. (*)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun