Serangan Militer Amerika Serikat: Invasi Terhadap Irak

Kehidupan masyarakat Irak semakin memprihatinkan karena mengalami larangan ekonomi setelah kekalahannya dalam perang Teluk pada tahun 1991. Dalam rangka menciptakan kembali Irak pasca invasi dan dalam rangka memperbaiki kehidupan masyarakat Irak, Amerika Serikat telah menyediakan dana sebanyak 8 miliar dollar untuk pembangunan kembali Irak dan  tidak terdapat keraguan bahwa hegemoni Amerika Serikat tergantung pada minyak serta sumber daya energi. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berusaha untuk mengamankan kepentingan minyaknya di kawasan tersebut. 

Ketiga, perang ini berhubungan langsung dengan tekad Amerika Serikat yang tidak mau setiap kepentingan dan keperluannya dihalangi oleh siapapun, hal itu menjadi ambisi bagi Amerika Serikat sebagai negara terkuat di dunia ini. Pemerintah Amerika serta hegemoni militer koalisi sekutu, sepakat untuk memulai demokrasi dan operasi Amerika Serikat di Irak yang diberi nama "Operation Iraqi Freedom"  yang bertujuan untuk membebaskan rakyat Irak dari rezim Saddam Hussein yang otoriter. 

Keempat, ancaman terorisme yang ditimbulkan oleh Saddam Hussein. Proses peradilan Saddam Hussein yang dinilai melanggar aturan hukum internasional adalah suatu bukti nyata bahwa gerakan unilateral Amerika Serikat melakukan agresi negara lain dengan dalih "war on terrorism". 

Dalam persoalan ini, Irak dan hegemoninya  merupakan sebuah peristiwa yang menjadi faktor penghambat terciptanya "good world governance". Pemerintah Bush menyatakan bahwa saat serangan 11 september adalah reaksi penggunaan kekuatan militer melawan Afghanistan dan Irak. 

Aksi penjagaan yang dilakukan militer AS dalam Invasi Irak. Sumber Foto; https://pixabay.com/photos/vehicle-transportation-system-war-3113253/

Faktor yang terakhir menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya serangan Amerika ke Irak. Pada Tahun 2003, dimana "Weapons of mass Destruction " atau senjata pemusnah massal menjadi motivasi bagi Amerika Serikat. Program pengembangan senjata pemusnah massal Saddam Hussein ini diklaim menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dan dunia. 

Dalam rangka membongkar program pemusnah senjata massal tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah menggunakan agresi militer, karena Saddam dianggap tidak kooperatif dengan tim pemeriksaan PBB. Berdasarkan interpretasi Bush, penggunaan kekuatan militer untuk menghancurkan program senjata massal ini tidak menyalahi hukum internasional. Loh, kok bisa ?, karena ada tiga hal dalam hukum internasional yang tidak menyalahkan penggunaan kekerasan dalam bersenjata, yaitu: pertahanan diri (self-defense), untuk pelaksanaan ketentuan Bab VII piagam PBB (enforcement action), untuk intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention). 

Menurut pemahaman pola pertahanan baru yang disebut "pre-emptive self-defense" dengan interpretasi penilaian intelijen bahwa peningkatan senjata pemusnah massal Irak itu harus dihancurkan karena dianggap sebagai ancaman bagi Amerika Serikat. Meskipun begitu, setelah dilakukan analisis kembali, setelah Inspektur senjata PBB yaitu Gulf War I membongkar seluruh fasilitas pengembangan senjata nuklir di Irak tidak mendapatkan bukti bahwa terdapat senjata pemusnah massal di Irak. 

Menurut Amerika Serikat, invasi ke Irak ini penting dalam rangka membebaskan Irak dari rezim Saddam, memerangi terorisme dan menghancurkan senjata pemusnah massal serta mendorong terbentuknya demokrasi di negara tersebut. 

Tapi, realitanya adalah invasi oleh Amerika Serikat kepada Irak selalu berdampingan dengan pertimbangan geopolitik untuk melindungi sekutu dekatnya, yaitu Israel, terkhusus dalam hal mengamankan kepentingan minyak. Oleh sebab itu, hal ini mempengaruhi bagaimana Amerika Serikat melaksanakan proses demokratisasi di Irak, Tindakan penyerangan merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. 

Saddam Hussein Sumber Foto ; https://pixabay.com/photos/iraq-dictator-president-67653/ 

Nah, dalam hal ini, penulis beropini bahwa kepentingan Amerika Serikat terhadap lengsernya Saddam Hussein disebabkan karena beberapa faktor, yaitu; Pertama; kepentingan nasional yang meliputi komitmen Amerika Serikat untuk "Global war on terror" yang menyebabkan pergeseran paradigma sehingga tercipta fase baru. Kedua; dalam strategi kebijakan luar negeri Amerika dan keamanan nasional Amerika. Ketiga; kepemilikan minyak Irak, yang dimana Amerika Serikat ingin mengontrol cadangan minyak Irak untuk mengamankan energi masa depan bagi Amerika Serikat. Keempat; pangkalan militer yang strategis di Timur Tengah untuk mengontrol terhadap kawasan Timur Tengah dan mengamankan sekutu serta perusahaan Amerika Serikat yang mengelola minyak di Timur Tengah. Selain itu, juga mengembalikan kepercayaan global, dan hegemoni Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.