Mana Lebih Penting, Ekonomi atau Kesehatan?

Kemudian masyarakat menjadi sedemikian familiar dengan kedua istilah tersebut, juga dengan istilah lain seperti Social distancing. Istilah baru terus bermunculan seperti PSBB, PSBB transisi, New Normal yang terakhir ini kemudian diganti lagi menjadi AKB ( Adaptasi Kebiasaan Baru).  

Dalam hal ganti-ganti istilah belum berhenti sampai disini, baru-baru ini Menteri Kesehatan mengeluarkan kebijakan penggantian istilah untuk  ODP, PDP dan OTG yang masyarakat sudah mulai familiar dengan istilah itu- Orang Dalam Pemantauan ( ODP), Pasien Dalam Pengawasan ( PDP), dan Orang Tanpa Gejala ( OTG) diganti dengan istilah baru- ODP berubah menjadi Kontak Erat, PDP menjadi kasus suspek, dan OTG menjadi kasus Konfirmasi Tanpa Gejala.

Soal ganti-ganti istilah ini, barangkali bisa menjadi gambaran kegamangan kita dalam menyikapi sebuah wabah pandemik bernama covid-19, yang sejak awal memang sudah terlihat ambigu- tapi kita pada akhirnya maklum karena keberadaan virus ini datang dan perginya memang tidak terlihat apalagi terjadwal, sehingga pendekatan yang disebut sebagai mazhab kepemimpinan covid-19 menjadi penting.

Bagi masyarakat, sebenarnya apapun mazhab kepemimpinan dalam menghadapi wabah pandemic covid-19 ini yang penting adalah pemahaman yang utuh tentang covid-19, fokus untuk kepentingan rakyat, independensi secara politik dalam menentukan kebijakan-kebijakan baik jangka pendek maupun jangka panjang, mindset tentang kebencanaan dan kedaruratan.

Mana Lebih Penting, Ekonomi atau Kesehatan?

Sebenarnya keduanya tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya sama-sama penting baik untuk negara maupun masyarakat, keduanya menyangkut kebutuhan dasar manusia, persoalannya adalah pada mindset kita dan para penentu kebijakan tentang aspek kedaruratan dan kebencanaan dalam konteks pandemi covid-19 ini.

Jika kita berpikir bahwa pandemi covid-19 adalah tentang kedaruratan kesehatan, tentu semua pikiran dan resources kita bisa difokuskan untuk itu, kita bisa manage dalam timeframe tertentu untuk benar-benar focus mengatasinya dengan upaya menyetop penyebaran virus. Kita bisa lakukan kebijakan secara ekstrim dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1-2 minggu. 

Lockdown (Isolasi wilayah) untuk daerah-daerah tertentu. Menerapkan protocol covid-19 secara ketat, menyetop sementara kedatangan warga negara asing dari negara-negara pandemic, seperti cina, dan sebagainya. Apalagi vaksin corona juga belum kunjung ditemukan, riskan untuk melepas bebas pergerakan masyarakat- baik domestik maupun asing yang masuk Indonesia.

Sampai saat ini kita masih seperti ada fobia dengan istilah dan kebijakan lockdown (isolasi wilayah), ada baiknya dicoba dengan segala konsekuensinya sebagai upaya mengakhiri penyebaran virus covid-19 yang masih belum ada vaksin penangkalnya.  Karena berbagai pilihan kebijakan selama ini terbukti kurva positive covid-19 masih terus menaik secara nasional, bahkan akhir-akhir ini kita banyak mendengar adanya klaster-klaster baru di banyak daerah!

DKI Jakarta ketika PSBB diterapkan, ada masa dimana kurva positive covid-19 melandai dan menurun, tapi ketika diteruskan dengan kebijakan New Normal yang diadopsi DKI Jakarta sebagai PSBB transisi, kurva positive covid-19 di Jakarta kembali naik. Menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua baik penentu kebijakan, maupun juga masyarakat yang belum begitu displin dalam menjaga berbagai protocol covid-19.

Sudah saatnya kepemimpinan nasional bisa membangun kembali rasa solidaritas dan kebersamaan nasional untuk mengatasi secara bersama-sama pandemic covid-19 ini, semua maklum jika pertumbuhan ekonomi melambat, berbagai kerjasama dengan pihak-pihak asing mungkin sementara ditinjau ulang, dan sebagainya. Pemerintah tak perlu takut dikatakan gagal, jika ada transparansi dalam kebijakan-kebijakannya insyaallah semua kelar, dan rakyat bisa menerima.