Covid-19: Virus Refleksi NKRI

Perkembangan kebiasaan dan gaya hidup dalam peradaban manusia modern menghadapi tantangan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Kondisi darurat yang diterapkan oleh sebagian besar negara-negara di dunia merupakan suatu tindakan responsif yang dinilai meminta banyak pengorbanan dari segala aspek kehidupan (sosial-budaya, ekonomi, politik, hukum dan ilmu pengetahuan). 

Segala sesuatu yang banyak diabaikan dalam kehidupan masyarakat dari sisi kesehatan sederhana menjadi sebuah detail penting yang diangkat sebagai isu global dalam memenangkan "peperangan" dengan musuh yang tak kasat mata. 

Negara-negara dengan kekuatan ekonomi-politik-militer papan atas sekalipun dibuat kebingungan dengan situasi yang lebih dinamis dari ekosistem politik negara. Bahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam politik global saat ini banyak dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19. 

Beberapa contoh nyata yang terjadi di Indonesia dimana COVID-19 mampu menjadi alasan terbitnya berbagai dekrit dan keputusan penguasa demi menjaga stabilitas negara khususnya pada lini kesehatan dan ekonomi nasional.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar didunia merupakan golongan negara berkembang yang sedang berusaha memanfaatkan momentum awal dari ledakan usia produktif yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 menurut Jimmy Ginting (2016). 

Segala persiapan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi saat ini merupakan suatu perencanaan yang ditujukan untuk menyalurkan setiap tenaga produktif yang menjadi bagian daripada Warga Negara Indonesia. 

Sayangnya momentum ini harus menghadapi ujian yang berat mengingat setiap fokus sumber daya yang dikelola oleh pemerintah diharuskan mempertimbangkan segala konsekuensi atas kesehatan masyarakat diikuti dengan perhitungan akan dampak ekonomi yang dihasilkan. 

Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi memaksa banyak perusahaan melakukan pemangkasan biaya operasional khususnya pada belanja tenaga kerja. Fenomena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terjadi secara masif menjadi bahan kritik pemerintah yang dianggap gagal dalam mengatasi situasi pandemi COVID-19. 

 Pembangunan besar-besaran berskala nasional hanya berfokuskan pada infrastruktur yang bertujuan untuk memancing sebanyak-banyaknya investor demi menghadapi puncak ledakan usia produktif Indonesia. 

Kesalahan fatal pemerintah yang terlambat memahami pentingnya pembangunan yang berbasiskan dunia ilmu pengetahuan, kesehatan dan teknologi seakan menjadi jawaban mengapa Indonesia mengalami kesulitan dalam penanganan pandemi COVID-19.

Menurut organisasi kesehatan dunia, rasio yang ideal dalam perhitungan kapasitas tempat tidur rumah sakit 1:1000 penduduk yang berarti untuk 270 juta penduduk indonesia diperlukan 270 ribu tempat tidur. 

Kondisi ini menunjukkan kekurangan kapasitas tempat tidur hingga 40 ribu yang terbagi dalam 34 provinsi. Maka tidak heran dari sisi kesehatan masyarakat, lonjakan kasus COVID-19 sempat mengalami puncaknya yang diakibatkan tidak adanya kapasitas yang memadai dalam mengisolasi pasien terdampak. 

Dampak  lonjakan COVID-19 juga dapat dikatakan berfaktor pada tingkat kualitas pendidikan Indonesia yang masih tergolong rendah. Indonesia masih cenderung "asal-asalan" dalam menentukan standar mutu pendidikan yang diimplementasikan ditengah masyarakat sehingga saat terjadi suatu hal mendesak seperti COVID-19, tingkat literasi melek teknologi dan informasi akhirnya dipatahkan oleh teori-teori konspirasi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan keadaan yang sesungguhnya.

Di usia 76 tahun ini, Indonesia dikatakan tertinggal dari segi pendidikan oleh negara-negara yang baru merdeka. Hasil riset dan pernyataan yang menyalahkan kondisi geografis dan multikultural ditambah jumlah penduduk yang besar seakan-akan dijadikan suatu produk pembenaran akan kinerja pemangku jabatan yang sangat lamban dalam meningkatkan kualitas pola pikir masyarakat saat ini. 

Keadaan ini pula diperparah dengan ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan screening konten yang bertentangan dengan usaha pemerintah dalam menahan laju COVID-19. 

Menjamurnya konten-konten penentang vaksin yang diikuti dengan berbagai teori konspirasi dari pribadi-pribadi yang tidak memiliki kompetensi dalam dunia kesehatan semakin menjelaskan bahwa pihak-pihak yang duduk dalam jabatan strategis terkait tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya. 

Politik bagi jabatan yang tidak sesuai kompetensi dan hanya memperhitungkan keuntungan koalisi memberi andil pula dalam keadaan yang sulit untuk dianalisa dasar pemikirannya. Terbukti dalam pola pikir masyarakat yang enggan menanggapi himbauan pemerintah menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan tidak berimbang dengan tindakan pencegahan dan pemberantasan informasi-informasi tidak sejalan dengan pemerintah dalam menghadapi COVID-19.

Kesinambungan faktor-faktor yang dijabarkan sebelumnya memberikan suatu tanda tanya didalam benak banyak orang khususnya penulis; "dengan situasi demikian, dampak apa saja yang luput dari pengamatan sehari-hari?".

Tatanan pola pikir masyarakat akhirnya banyak dibelokkan dari kebutuhan akan suatu dasar literasi kepada teori-teori yang disuarakan oleh kelompok dan pribadi mengandalkan ketokohan dalam dalam masyarakat. 

Dewasa ini banyak tenaga kesehatan profesional yang kalah pamor dengan sosok-sosok yang hanya sekedar menyuarakan pandangan. Tentunya bila sebagian besar masyarakat memiliki kemampuan filter informasi yang baik (tingkat edukasi yang berkualitas) hal tersebut bahkan menjadi suatu bahan tertawaan 1 negara bagi orang-orang yang bersuara tanpa basis pengetahuan. 

Bila pemerintah Indonesia pada akhirnya bersungguh-sungguh dalam pembangunan dan kemajuan bangsa tentunya formasi kementerian dan lembaga negara sepenuhnya akan diisi oleh sosok-sosok berkompeten bahkan berprestasi dan diakui dunia dalam bidangnya. 

Sehingga alur komunikasi informasi dan teknologi media baru dapat dioptimalkan dalam program pembangunan negara. 

Tidak kalah pentingnya sekaligus sebagai suatu fokus vital yang perlu diperhatikan pemerintah adalah bagaimana menarik investasi dalam dunia kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat seperti pembangunan fasilitas kesehatan yang berdasarkan riset mendalam sehingga setiap keputusan pembangunan memberi dampak tepat guna bagi keseluruhan rakyat Indonesia.

Untuk saat ini masyarakat perlu menyadari pentingnya pengetahuan dan kebenaran suatu informasi yang ada ditengah masyarakat. Kesadaran akan rasa ingin menjadi intelek patutnya semakin ditumbuhkan serta diimbangi dengan kemauan dalam terus belajar dan filter informasi yang bermanfaat. Momen ini perlu dimanfaatkan sebagai sebuah titik balik dari keterpurukan masa lalu yang tidak pernah bisa disalahkan namun bisa diambil hikmah dan pelajarannya.