Sebagai sebuah crowdsourcing yang sedang naik daun di Jakarta, konsep Gojek ternyata menarik sekaligus menyimpan polemik.
Konsep crowdsourcing ini menarik karena mencoba menghubungkan antara supply ojek dan pemenuhan kebutuhan publik akan transportasi yang cepat dan murah dengan mudah. Hubungan itu dibangun lewat aplikasi smartphone.
Â
Namun ada yang menarik dari pengalaman pertama kemarin. Alih-alih memesan gojek lewat aplikasinya, saya coba menggunakan gojek yang sedang nongkrong di dekat kantor. Dengan melihat label Gojek yang ada di jaket dan helm nya, saya berasumsi akan mendapatkan pelayanan yang sama dengan pemesanan via aplikasinya.
Â
Ternyata dugaan saya salah.
Â
Ketika menyebutkan tujuan, sang driver ternyata menyebutkan angka yg mengejutkan, beda sekali dengan promo yang sedang digaungkan oleh Gojek saat ini. Akhirnya kita pun kembali ke masa sebelum Gojek hadir, masa tawar menawar biaya sesuai tujuan. Hanya bedanya kali ini, sang driver tidak mau menurunkan harga dengan berlindung dibalik kebesaran label Gojek, Sudah standarnya memang segitu pak! jawab sang Driver, tanpa berusaha menyalakan hp atau aplikasinya untuk meyakinkan calon pelanggannya.
Â
Hal ini menarik, karena dengan ada label Gojek yang melekat dalam atribut sang tukang ojek, saya berharap adanya sebuah standarisasi dan jaminan pelayanan yang bisa saya nikmati, baik melalui pemesanan via aplikasi maupun langsung memesan di pinggir jalan.
Ketika kita memesan taksi misalnya, kita akan dikenakan argo yang sama dengan ketika kita mencegat di pinggir jalan. Kita bisa menolak atau menegur atau bahkan melaporkan ke perusahaan taksi tersebut jika supir taksinya tidak memasang argo atau mengenakan tarif di luar standar yang sudah ditetapkan.
Â
Ini tantangan berat buat pengelola Gojek — dan bisnis crowd sourcing lainnya — dapatkan pengelola menjamin standarisasi dan konsistensi pelayanannya, baik dari sisi kualitas maupun harga?
Karena pada akhirnya yang diperlukan dan dicari dari publik adalah jaminan pelayanan tersebut.
