Mohon tunggu...
Birokrasi

Bisa Apa Bulog di 2019?

3 Januari 2019   21:24 Diperbarui: 3 Januari 2019   21:35 0 0 0 Mohon Tunggu...
Bisa Apa Bulog di 2019?
Gudang bulog (foto dari liputan6.com)

Pertanyaan yang jadi judul di atas itu layak membuka wacana mengenai BUMN otoritas pangan itu. Karena di tahun 2019 ini, Badan Urusan Logistik (Bulog) diberi kewenangan baru.

Per 1 Januari 2019 ini, akan berlaku Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk stabilisasi harga.

(Sumber berita: Katadata.co.id 

Bisa apa? (meme trump edit)
Bisa apa? (meme trump edit)
Kebijakan baru yang memungkinkan Bulog untuk menyerap beras lebih banyak tanpa meningkatkan anggaran itu rencananya akan mulai berlaku pada tahun depan. Misalnya, Bulog yang membeli stok CBP seharga Rp 10 ribu per kilogram tetapi menjual pasokan beras itu ke pasar seharga Rp 8 ribu per kilogram. Maka selisih harga Rp 2 ribu itulah yang akan dibayarkan pemerintah, bukan mengganti pengadaan sebesar Rp 10 ribu.

Dalam pasal 4 aturan itu, Menteri Keuangan akan mengalokasikan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar penggantian dana CBP kepada Bulog atas penggunaan persediaan beras sesuai arah penggunaan CBP. Pembayaran selisih tercantum dalam kompensasi penugasan mengacu tingkat kewajaran.

Kewajaran itu sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembanding. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur teknis pembiayaan juga bakal disusulkan sebelum akhir tahun ini. 

Kajian mekanisme baru pengadaan CBP telah melalui pembahasan sejak Maret lalu. Sebab, dana sebesar Rp 2,5 triliun hanya mampu memenuhi pengadaan CBP sebanyak 260 ribu ton, padahal target serap Bulog harus mencapai 1,5 juta ton.

Dengan skema baru itu, maka anggaran serta kualitas beras Bulog bakal terjaga karena stok beras yang ada di gudang terus berputar. Bulog pun hanya boleh memiliki stok CBP di gudang paling lama dalam jangka waktu 4 bulan.

Pengelolaan CBP melalui mekanisme baru ini bisa membuat Bulog melakukan penyerapan beras dalam negeri lebih baik. Sebab, Bulog harus memiliki CBP yang tersimpan dalam gudang sebanyak 1,5 juta ton. 

Kebijakan terbaru dinilai bisa memastikan Bulog bisa melepaskan pasokan di gudang sambil dalam jumlah yang aman sehingga stok CBP tetap terjaga kualitas dan kuantitasnya. Arus kas keuangan Bulog juga diharapkan bisa semakin terjaga dengan perputaran bisnis yang cepat. 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution yang menerbitkan aturan itu menyatakan kepada wartawan bahwa inti kebijakan itu adalah menyetujui permintaan Perum Bulog untuk membeli beras di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dengan demikian, Bulog dapat leluasa dalam menjalankan pengadaan beras cadangan. Prinsipnya agar Bulog bisa membeli beras dengan harga mahal manakala harga sedang tinggi. Atau sebaliknya, ketika beras sedang murah juga bisa dibeli dengan harga rendah. 

Akan tetapi, kebebasan itu tidak datang dengan Cuma-Cuma alias gratis. Seperti sudah disampaikan di bagian awal tulisan tadi, Bulog harus bisa mempertanggungjawabkan tindakannya. Caranya adalah, Bulog harus siap menghadapi proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Darmin berharap Bulog bertanggung jawab terhadap audit tersebut tanpa melibatkan Kemenko Perekonomian atau Kementerian lainnya. Dengan kata lain, Bulog berani diaudit sendiri. 

Dengan kata lain, kebebasan dan keleluasaan yang diberikan Bulog sejak 2019 ini, harus bisa sepenuhnya dimanfaatkan demi kemaslahatan, bukan demi kepentingan.

Oke (meme edit dirut bulog)
Oke (meme edit dirut bulog)