Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sedang mengkaji tentang pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan. Insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi kepada mereka  yang bertugas digarda terdepan selama pandemi virus covid 19. Sungguhpun demikian, insentif yang diberikan kepada nakes sejatinya berbanding lurus dengan risiko pekerjaan mereka.
Mengutip  laman moneykompas.com, besaran nilai insentif tenaga kesehatan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor: S-65/MK.02/2021 tentang Permohonan Perpanjangan Bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta PPDS (program Pendidikan Dokter Spesialis) yang Menangani Covid-19. Di dalam surat tersebut dirinci, untuk insentif dokter spesialis besarannya Rp 7,5 juta, sementara untuk dokter peserta PPDS Rp 6,25 juta, dokter umum dan gigi Rp 5 juta, bidan dan perawat Rp 3,75 juta, tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2,5 juta.
Menurunnya nominal angka yang harus dibayarkan tentu bisa mempengaruhi kinerja dari nakes tersebut. Apalagi selama ini, kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana peran nakes bagi kesembuhan pasien covid-19. Tidak hanya bekerja ditumah sakit, para nakes yang bekerja di Puskesmas pun bekerja tanpa pamrih demi memangkas penyebaran virus covid-19 dimasyarakat.
Kerja-kerja yang diberikan nakes baik itu yang bertugas dirumah sakit maupun disarana-sarana kesehatan lainnya tentu sangat memiliki konsekusensi yang besar. Mereka harus jauh dari rumah, terpisah dari keluarga hingga menjaga jarak dengan orang yang disayang. Semua itu tentu demi tanggung jawab dan tugas profesi yang telah mereka emban.
Saya sendiri terenyuh dengan liputan kegiatan yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan yang bertugas dirumah sakit. Misalnya seperti yang dialami oleh petugas kesehatan yang berinisial O. dalam laman detik.com, ia bercerita bahwa
"Jujur sekarang RS penuh banget sampai aku jaga di IGD pasien sampai duduk di kursi karena nggak ada bed lagi, pasien terpaksa beberapa kita taro di lorong-lorong karena ruangan juga sudah penuh, atau bahkan di depan meja kita isinya pasien. Kalau pasien sesak kita langsung sibuk kocar-kacir nyari tabung oksigen. Dan jujur kita juga kekurangan tenaga karena teman kita banyak yg positif harus diisolasi atau dirawat di RS,"
Riskannya medan kerja para nakes karena menjadi garda terdepan tentu perlu dijadikan pertimbangan utama bagi para pengambil kebijakan. Saat ini, jumlah nakes khusunya Dokter maupun dokter spesialis telah banyak yang berguguran. Satu demi satu, sudah banyak dokter kita yang harus tumbang. Berdasarkan penyataan resmi yang diterima Kompas.com, 228 nakes yang meninggal dunia tersebut terdiri dari 127 dokter, 9 dokter gigi, dan 92 perawat.
Banyaknya korban dari nakes yang jatuh tentu diakibatkan karena strategi penangan pandemi yang abrakadabra. Semua terjadi mengikuti prinsip Asal Bapak Senang dan Asal Bapak Suka. Alhasil, kinerja pemerintah selama melakukan proses mitigasi pandemi  terjawab dengan 1 juta kasus yang terkonfirmasi positif covid-19.
Dalam laman kawalcovid.co.id, jumlah kasus covid-19 di Indonesia saat ini (4/2/2021) yaitu 1.123.105 orang terkonfirmasi, 174.798 orang dalam perawatan, 917.306 orang sembuh dan 31.001 yang meninggal. Angka fantastis yang telah mencapai 1 juta kasus ini pun membuat Pak Presiden mulai panik.
Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana presiden jokowi dalam pernyataannya dilaman resmi youtube Sekretariat negara mengaku bahwa strategi penangan pandemi covid-19 belum berhasil. Penerapan PPKM yang diberlakukan di Jawa Bali belum efektif.
Pernyataan ini tentu berbalik dengan apa yang beliau katakan beberapa bulan lalu. Dengan mengucap alhamdulilah, ia berbangga karena negara kita berhasil kendalikan kasus covid-19. Bila memang berhasil mengendalikan, mengapa kurva kasus positif covid-19 tak pernah menurun? Malah sebaliknya, grafik terus naik kepuncak. Entah kapan ia akan turun.
Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus covid-19 sangat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang bisa menyelamatkan negara ini dari cengkraman maut bahaya pandemi. Kebijakan tentang pemotongan insentif nakes termasuk salah satunya.
Tulisan ini bukan untuk mengemis kepada Menkeu dan Menkes ataupun kepada Presiden Joko Widodo agar supaya tidak memotong insentif para nakes. Namun ini adalah masalah kemanusian. Uang-uang yang negara keluarkan untuk membayar gaji maupun insentif mereka ,tak akan pernah mampu mengganti waktu dan pengorbanan yang mereka telah berikan kepada bangsa ini.
Sudah selayaknya pemerintah memberikan apa yang menjadi hal mereka dan apa yang seharusnya mereka terima. Bila pemerintah  bisa dan mampu menaikkan anggaran untuk Program Kartu Prakerja hingga triliunan rupiah. Padahal program ini dan anggaran yang dikeluarkan belum jelas larinya kemana, adalah lebih baik bila pemerintah mengutamakan hak para nakes yang nyata-nyata sudah kelihatan jerih lelahnya.
Sekali lagi, semoga pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jalan keluar pandemi belum nampak, kasus malah terus menanjak. Bila esok atau hari ini mereka yang kita sayang sudah berkalang tanah karena diserang virus. Maka kepada siapa lagi kita mengharap pertolongan? Tuhan ada dilangit dan para nakes ada didepan mata.
