Mohon tunggu...
Fergusoo
Fergusoo Mohon Tunggu... Wiraswasta - Wiraswasta

Spe Salvi Facti Sumus

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kontradiksi Kebijakan Terawan dan Luhut Tentang Ojol Bikin Bingung

12 April 2020   21:18 Diperbarui: 12 April 2020   21:16 146
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi foto (ANTARA FOTO/ Fotografer: Hafidz Mubarak A)

Beban itu pun harus ditambah lagi dengan ambigunya kebijakan pemerintah  tentang  apakah boleh mengantar orang ataukah hanya sebatas mengantar barang. Para ojol pun menjadi bingung dengan kebijakan Pak Menkes dan Pak Menhub.

Dari sudut pandang higeinis dan ekonomis, tentu kedua-duanya bisa dilakukan. Asal diterapkan dengan prosedur yang berlaku.

Inti dari pemberlakuan ini ada dua yaitu agar pencegahan penularan virus bisa dilaksanakan dan kedua adalah agar aktivitas ekonomi bisa bergerak. Walau dalam skala yang kecil.

Tetapi yang menarik bila  kontra indikasi keputusan ini terjadi dilevel menteri. Hal ini memberikan sinyal yang kuat kepada publik bahwa sepertinya kedua belah pihak ini tidak sama-sama sepaham terkait nasib ojol.

Jika kembali pada konteks PSBB, ada batasan jarak yang diberlakukan. Jarak yang dibataskan adalah minimal 1 meter. Ini tentu sulit diterapkan jika diatas motor. Jika didalam mobil masih mungkin, namun bagaimana jika diatas motor?

Oleh karenanya saya tidak ingin menyatakan bahwa Permenhub BLP salah. Tetapi ada konteks yang terabaikan dalam esensi pemberlakuan PSBB.

Mengapa esensi PSBB ini perlu ditegakkkan agar virus corona tidak semakin menyebar secara luas dan korban yang jatuh bisa dicegah. Tetapi jika hal ini kita abaikkan, maka korban yang jatuh semakin banyak.

Dan hal ini mungkin saja bisa menyebabkan konsep PSBB berubah menjadi lockdown atau PSBB yang semakin ketat dari yang sebelumnya.

Relevansi pemberlakuan PSBB bagi ojol harus dijelaskan dengan kebijakan yang jelas. Mengikutsertakan pihak aplikator maka akan memberikan ruang yang lebih besar untuk memikirkan nasib para ojol yang kekurangan pendapatan ini.

Agar mereka selamat dan ekonomi mereka tidak semakin terjerumus, diperlukan kebijakan yang jelas. Jangan sampai kontra indikasi kebijakan ini malah menimbulkan kegaduhan baru dimasyarakat khususnya ojol.

Komunikasi publik antara Menkes Terawan dan Menhub, LBP seyogyanya perlu disinkronkan lagi. Jika hal ini terjadi, masyarakat pasti bertanya-tanya, pemerintah mau kemanakan nasib kami  (ojol) ditengah pandemi?

Sekian.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun