Siapa Layak Pimpin Ibu Kota Negara (IKN)?

Jakarta sudah tua. Sudah banyak masalah disana, mulai dari lingkungan, sampah, banjir, macet, polusi udara dan ledakkan penduduk yang  semakin parah. Maklum, status ibu kota membuat Jakrta banyak didatangi perantau dari wilayah lain demi mencari hidup dan memperbaiki nasib.

Kini Jakarta akan mempunyai anak kandung. Anak kandung ini adalah bagian dari Jakarta.  Ia bukan lagi berada dipulau Jawa, namun bergeser ke tanah Borneo, Pulau Kalimantan. Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, telah ditetapkan sebagai kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Sebagai anak kandung, sudah barang pasti wilayah ini akan dikelola sebaik mungkin. Sebaik dan semaju dari Jakarta.

Bukan maksud mengesampingkan apalagi melupakan Jakarta. Namun sudah saatnya beban yang ada di Jakarta dikurangi sedikit demi sedikit. Memang juga sudah saatnya Jakarta harus diatasi, melihat saat ini banjir telah menjadi misteri yang belum ditemukan solusinya. Solusinya ada, tapi kerja nyatanya yang tidak ada. Ia berakhir ditataran kata kata saja, akhirnya banyak warganya yang gusar dan marah. Master plan itu pun kemudian jadi bahan olok-olokan politisi dan  hanya mengendap diruang-ruang arsip balai kota.

Tak mau itu terus menjadi. Pemerintah akhirnya menetapkan tekad yang bulat dan matang untuk menetapkan sebuah daerah yang layak menjadi Ibu Kota Negara yang baru.

Melihat dari rekam historisnya, para pemimpin negara sebenarnya telah memiliki usulan untuk memiliki ibu kota baru. Tercatat bahwa, Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno pada tahun  1957 menggagas Palangkaraya sebagai ibu kota baru pada saat meresmikan kota ini sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Kemudian pada tahun 1997, Presdien ke-2, Soeharto mengeluarkan Keppres terkait koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Dimaksudkan awalnya untuk  pusat pemerintahan.

Lalu pada tahun 2013,  presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghembuskan rencana Jakarta sebagai Ibu Kota asal dibangun dengan benar atau mengeluarkan Pusat Pemerintahan keluar dari Jalarta. Dan saat ini, presiden Joko Widodo dalam pidatonya didepan khalayak anggota DPR-RI meminta izin secara hormat untuk memindahkan ibu kota keluar dari Jakarta. Jakarta kini sudah bisa bernafas lega.

Melalui kajian dan studi ilmiah yang mantap,  kawasan Penajam Passer Utara secara sah dan resmi telah didaulat untuk mengambil alih peran Jakarta. Tidak semua. Menurut beberapa pernyataan petinggi negara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan Ibu Kota Negara yang baru ini akan menjadi sentra pemerintahan pusat. Menarik.

Berharap bahwa Ibu Kota Negara akan maju dan berbasis smart city serta ekogreen city. Satu hal yang pasti pembangunanya mulai dari perencanaan hingga penyelesaian tahap akhir harus berjalan secara maksimal.

Untuk memastikan eksekusi dari rencana ini berjalan sesuai yang diharapkan, maka Presiden Jokowi dan pejabat teras istana disebut-sebut telah menyiapkan nama-nama yang akan diusung sebagai suksesornya.

Melansir laman kompas.com, nama-nama sekaliber Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah kandidat kuat untuk agenda ini. Selanjutnya ada nama Mantan Menteri Bappenas  Bambang Brodjonegoro kemudian disusul Tumiyono dan Abdullah Azwar Anas.

Empat orang kuat ini sesungguhnya masing-masing  memiliki rekam jejak yang tidak main-main. Misalnya saja Abdullah Azwar Anas. Ia mulai berkarier dipolitik sejak tahun 1997. Melansir laman Tirto.id, ia sempat menjadi Anggota MPR RI Fraksi Utusan Golongan (1997-1999), kemudian duduk sebagai anggota DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa (2004-2009) dan menjadi Bupati Banyuwangi ke-28 (2016).

Kemudian ada nama Tumiyana. Mengutip laman investor-wika.co.id, pria bernama lengkap Ir. Tumiyana, M.B.A, menjabat sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (2018 - sekarang). Sebelumnya, Tumiyana pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan - PT PP (Persero) Tbk. (2008 - 2016), dan Direktur Utama - PT PP (Persero) Tbk. (2016 - April 2018). Diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Utama sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2018, berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018.

Lalu ada Bambang Brodjonegoro. Mengutip laman liputan6.com, Ia adalah Putra dari Soemantri Brodjonegoro, yang pernah menjadi Menteri Pertambangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Orde Baru. Sebelum menjabat sebagai Menristek dan Badan Riset, ia pernah duduk sebagai Menteri PPN dan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Kabinet Kerja dan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Kebijakan yang paling fenomenal dari beliau adalah mampu menggolkan tax amnesty dan getol mempelopori pemindahan ibu kota baru .

Selanjutnya ada nama Mantan Gubernur DKI Jakarta dan saat ini duduk sebagai Komut Pertamina. Sebelumnya saya telah menuliskan tentang peluang beliau untuk duduk sebagai pemimpin Ibu Kota Negara yang baru dikompasiana. Berikut linknya.

Selanjutnya, menakar peluang mereka sebagai calon nakhoda baru, tentunya syaratnya mudah saja. Selain memiliki preferensi politik yang sama, mereka juga harus mampu inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada sebagai saluran untuk akselerasi pembangunan ibu kota yang baru.

Untuk saat ini, Nama Ahok dan Abdullah Azwar Anas memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelelola kabupaten/kota. Ahok pernah memimpin ditanah kelahirannya, Belitung Timur kemudian mampu mengelola Jakarta selama dua tahun. Pun juga Azwar, ia juga memiliki pengalaman yang tidak kalah dengan Ahok sebagai pemimpin didaerah. Secara personal dan riwayat yang matang, dua orang ini saya rasa akan menjadi nama yang paling diperhitungkan.

Selanjutnya peluang keterpilihan Bambang dan Tumiyana juga layak diperhitungkan. Keduanya cakap dan ahli dalam memimpin instansi. Mereka juga memiliki terobosan yang tidak kalah dengan dua nama besar diatas. Saya rasa, mereka juga tidak boleh dipandang sebelah mata.

Dari sisi kedekatan. Bambang dan Ahok adalah dua orang yang pernah bekerja bersama-sama dengan presiden Joko Widodo. Saya yakin, kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin telah diketahui oleh Jokowi. Hanya tinggal menyesuaikan saja dengan gaya pemimpin mana yang cocok sebagai eksekutor pembangunan ibu kota negara.

Harapan presiden Joko Widodo untuk ibu kota negara ini adalah agar penyelesaiannya selesai dan terlaksana sesuai master plan yang disiapkan. Kepada siapa yang akan dipilih oleh Presiden. Semoga saja bisa melaksanakan tugas dengan baik dan mampu menjadi suksesor dari rencana yang telah lama digadang-gadang ini. Serta nama yang akan dipilih ini, sudah barang pasti harus siap untuk bekerja bersama dengan pihak istana.  

Kita berharap Indonesia memiliki Ibu Kota Negara yang baru. Benar-benar baru dan maju serta membuat nama bangsa kita semakin dikenal didunia.