Hal ini mengingat resiko koreksi pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai negara dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi politik dan ekonomi terus berlanjut, serta pengetatan kebijakan moneter membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mampu menurunkan inflasi dimasing-masing negara.
Stabilitas eksternal tetap terjaga, dengan neraca berjalan diproyeksikan surplus 0, % dan defisit 0, % PDB pada 2023, dan surplus 0,2% hingga defisit 0,6% PDB pada 202 . Neraca modal dan keuangan surplus telah didukung melalui investasi langsung dan investasi sekuritas. Fleksibilitas sistem keuangan dari sisi permodalan, risiko kredit dan likuiditas tetap terjaga. Pada tahun 2023 dan 202 , pertumbuhan kredit akan meningkat sebesar 10-12%. Ekonomi dan keuangan digital akan terus tumbuh pada tahun 2023 dan 202 , dengan nilai transaksi elektronik diperkirakan mencapai Rp572 triliun dan Rp689 triliun, uang elektronik Rp508 triliun. dan Rp 6 0 triliun dan perbankan digital di atas Rp 67.000 dan 87.000 triliun.
Pada tahun 2023, bauran kebijakan Bank Indonesia tetap diarahkan sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan pemulihan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang melambat dan risiko resesi multi negara. Kebijakan moneter Bank Indonesia akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-sandability) pada tahun 2023.Â
Bersamaan dengan itu, (empat) kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu Kebijakan Stabilitas Makro, Kebijakan Sistem Pembayaran, Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan dan Kebijakan Ekonomi Keuangan Hijau dan Inklusif tetap dijalankan dan merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendorong perekonomian nasional. pemulihan (pro-pertumbuhan).
Penjelasan masing-masing kebijakan adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Moneter Kebijakan moneter Bank Indonesia akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi pada tahun 2023 untuk kembali ke sasaran semula sebagai bagian dari langkah mitigasi yang ditujukan untuk mengurangi penyebaran uang gejolak global dan dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.Â
Bank Indonesia akan melanjutkan langkah kebijakan suku bunga yang konsisten melalui komunikasi yang terkalibrasi, terencana, dan terkomunikasikan dengan baik untuk memastikan sasaran inflasi inti tercapai lebih awal, yaitu. pada paruh pertama tahun 2023. Ruang lingkup dan waktu langkah-langkah kebijakan suku bunga didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti dibandingkan dengan perkiraan awal dan target yang dapat dicapai (data dependen).
2. Kebijakan makroprudensial Kebijakan makroprudensial yang longgar akan terus mendorong kredit dan pembiayaan perbankan di sektor prioritas dan UKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi negara, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi hijau dan inklusi keuangan. . 3. Kebijakan Sistem Pembayaran Digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan Indonesia Payment System Track (BSPI) 2025 yaitu satu bahasa, satu negara dan satu nusantara didorong untuk semakin mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerjasama sistem pembayaran. antar negara dan tahapan pengembangan rupiah digital dalam "buku putih" yang juga diluncurkan di bawah PTBI 2022.Â
Kebijakan pendalaman pasar uang Sesuai dengan Rencana Pengembangan Pasar Uang (BPPU) Tahun 2025, tujuan percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing juga untuk memperkuat efektivitas operasi dan mediasi politik, pembangunan dan pengembangan ekonomi modern dan pasar uang tingkat internasional pembiayaan termasuk pengembangan pembiayaan berkelanjutan. 5. Kebijakan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau Program pengembangan ekonomi keuangan inklusif UKM dan ekonomi keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk digitalisasi dan perluasan akses ke pasar domestik dan ekspor.
