Politik praktis kini amat tegas, sebagaian jadi sarana mencapai kepentingan - kepentingan pribadi dan kelompok.
Kalimat di atas, BUKAN berarti sudah tak ada lagi politikus tulus, yang sungguh - sungguh berjuang untuk Rakyat-nya.
Masih ada pribadi - pribadi hebat yang "tak bisa dibeli" , namun terpaksa berbagi "kue kekuasaan" dengan para pemburu kepentingan pribadi dan kelompok yang dengan lantang, selalu berseru "demi kesejahteraan Rakyat"
Bagaimana konstruksi pemerintahan Indonesia kedepan ?
Banyaknya jumlah partai peserta pemilu dan dari survei - survei yang ada, tidak terbaca akan ada partai yang dapat memenangi 50 + 1 % suara dalam pemilu 2024.
Kondisi di atas akan memaksa dibentuknya koalisi, untuk bisa mendirikan pemerintahan yang stabil dan tahan terhadap gangguan oposisi.
Ambang batas parlemen, adalah konstruksi yang pantas, agar keriuhan di DPR, bisa lebih efektif.
Koalisi besar, seperti yang kini dijalankan Presiden Joko Widodo, adalah model atau pola yang dibutuhkan bagi kepemimpinan usai pemilu 2024. Agar pemerintahan  stabil dan dapat bekerja dengan tenang.
Di sisi lain, koalisi besar mengakibatkan distribusi kekuasaan dan kepentingan-kepentingan melebar. Ini tantangan tersendiri bagi presiden, selaku "komandan kabinet" pemerintahan.
Sebuah kondisi yang membuat fokus pemerintahan tak mudah dicapai.
Keadaan di atas memposisikan Presiden sebagai dirigen -yang- tidak mudah & tidak leluasa mengemudikan negara, sebagaimana janji-janji kampanye-nya.
Presiden harus "memberi ruang lebar" kepada menteri yang berasal dari partai. Meski ditandai dengan tegas, "tidak ada visi dan misi menteri, hanya ada visi dan visi presiden".
Meskipun seorang menteri diangkat dan diberhentikan oleh seorang Presiden, termasuk harus konsisten menjalankan visi dan misi Presiden. Tidak bisa dipungkiri, menteri dari partai koalisi juga menjalankan "sekian persen: kepentingan-kepentingan partai penyodornya" dan "sponsor" atau pemodal yang mendudukannya .
Ini sesuatu yang sulit, bahkan tidak bisa di-elak-kan; terutama saat didampingkan dengan idealisme presiden. Selaku kepala negara dan pemimpin pemerintahan.
