Dalam sejarah perjalanan karir politik seorang Jokowi sebagai presiden RI, atau bahkan mungkin jauh sebelum itu yakni kala dirinya masih menjabat sebagai walikota Solo, mungkin baru kali ini dirinya tercatat absen diacara penting hari ulang tahun partai politik yang telah membesarkan dirinya selama ini yakni PDI-P.
Sebagaimana diketahui diacara resepsi puncak HUT PDI-P ke-51 yang diselenggarakan di sekolah partai PDI-P Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Rabu (10/1/2024) presiden Jokowi tampak tidak hadir dicara tersebut, sebagai gantinya jokowi diwakili oleh wakil presiden KH. Ma'ruf Amin.
Padahal dalam acara penting bagi partai berlambang banteng tersebut seluruh jajaran petinggi partai tampak hadir termasuk sang ketua umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang juga menyampaikan pidato politiknya hingga selama kurang lebih satu jam.
Alih-alih menghadiri acara harlah PDI-P presiden Jokowi justru terpantau terbang ke beberapa negara ASEAN pada 9-14 Januari, tepat satu hari sebelum acara HUT PDI-P untuk melakukan lawatan kenegaraan.
Tak ayal ketidakhadiran presiden Jokowi pada acara harlah PDI-P kali ini semakin menguatkan dugaan publik bahwa memang benar hubungan antara presiden Jokowi dan PDI-P sudah berada dititik nadir alias berpeluang besar pecah kongsi menjelang pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.
Ketidakharmonisan hubungan Jokowi  dan PDI- P itu semakin nyata tatkala presiden Jokowi menyatakan kepada media bahwa dirinya belum mendapatkan undangan resmi dari PDI-P untuk menghadiri acara HUT ke -51 PDI-P.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor, Kota Depok, pada Senin (8/1/2024).
Ditambah lagi jika kita perhatikan dengan seksama poin-poin isi dari pidato politik sang ketua umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT PDI-P ke-51 jelas berisi kritikan-kritikan pedas kepada pemerintahan jokowi yang disebut oleh Megawati dalam pidatonya dengan istilah 'penguasa'.
Megawati mengingatkan tak ada kekuasaan yang abadi. Oleh karena itu ia menyebut pemilu bukan alat untuk melanggengkan kekuasaan.
Megawati juga mengatakan bahwa partainya bisa berada di posisi saat ini bukan karena peran orang tertentu, termasuk presiden. Menurutnya, PDIP besar karena selalu bersama rakyat.
Selain itu Mega juga menyinggung anggapan peran relawan dalam pemenangan di Pilpres. Mega menegaskan bahwa hanya partai politik yang memiliki kewenangan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Pilpres 2024 jadi pemicu retaknya hubungan Jokowi dan PDI-P
Keretakan hubungan antara Jokowi dan PDI-P (Megawati) memang tidak bisa dipisahkan dan erat kaitannya dengan gelaran pesta demokrasi lima tahunan atau pemilu 2024 khususnya pilpres 2024.
Awal mula pemicu renggangnya hubungan antara Jokowi dan Megawati adalah masuknya putra bungsu Jokowi Kaesang Pangarep ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Hanya berselang dua hari kemudian Kaesang langsung ditunjuk menjadi ketua umum partai yang sebelumnya dipimpin oleh Grace Natalie itu.
Hal tersebut tentu sangat disayangkan oleh PDI-P karena sebagai putra dari seorang presiden yang juga kader PDI-P semestinya Kaesang memilih PDI-P sebagai partai politik tempatnya berlabuh.
Sikap Kaesang tersebut semakin disayangkan oleh PDI-P karena akhirnya PSI lebih memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo - Gibran sebagai pasangan capres cawapres ketimbang bergabung dengan koalisi PDI-P yang mengusung Ganjar-Mahfud sebagai pasangan capres-cawapres.
Pemicu kedua yang juga membuat Jokowi dan PDI-P semakin renggang adalah keputusan menantu Jokowi yang juga menjabat sebagai Walikota Medan Bobby Nasution yang memilih mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran, padahal Bobby adalah kader PDI-P.
Sebelumnya Bobby sendiri bisa berhasil memenangkan dan duduk sebagai Walikota Medan adalah berkat diusung oleh PDI-P pada pilwalkot Medan tahun 2020.
Pemicu ketiga retaknya hubungan Jokowi dan PDI-P adalah masuknya putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka yang juga Walikota Solo sebagai cawapres Prabowo Subianto yang jelas-jelas bersebrangan dengan PDI-P di pilpres 2024.
Gibran sendiri juga adalah kader PDI-P dan bisa menjabat sebagai Walikota Solo adalah karena diusung oleh PDI-P.
Tak ayal sikap anak-anak Jokowi yang memilih hengkang dan menjadi pihak yang bersebrangan dengan PDI-P pada pemilu dan pilpres 2024 tentu membuat PDI-P khususnya Megawati Soekarnoputri naik pitam.
PDI-P menilai bahwa sikap anak-anak Jokowi tersebut tidak beretika secara politik karena Jokowi, anaknya dan juga menantunya sejatinya adalah kader yang dibesarkan oleh PDI-P.
Namun yang mengherankan publik adalah sikap Jokowi sendiri dalam merespon pilihan politik anak-anaknya tersebut.
Jokowi justru terlihat seolah-olah mendukung dan menyetujui langkah politik yang diambil oleh dua putra dan menantu nya itu.
Dukungan dan persetujuan Jokowi ata sikap politik yang diambil oleh anak dan menantunya itu terlihat jelas dari sikapnya yang justru tidak mempermasalahkan serta membiarkan anak-anak nya memilih jalur politik yang berseberangan dengan PDI-P pada pemilu dan pilpres 2024.
Padahal jelas adalah suatu hal yang tidak mungkin jika keputusan politik yang diambil oleh anak-anak Jokowi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Jokowi sebagai orang tua mereka.
Anehnya lagi, hingga kini PDI-P justru terkesan membiarkan dan tak mengambil sikap tegas kepada Jokowi .
Padahal kini, meskipun masih berstatus sebagai kader PDI-P Jokowi justru terlihat lebih akrab dengan Prabowo Subianto dan tokoh-tokoh dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) ketimbang dengan tokoh-tokoh dari PDI-P sendiri.
Jokowi sendiri hingga saat ini belum menyatakan secara terbuka kepada publik sikap politiknya pada pilpres 2024, apakah akan tetap mendukung capres - cawapres dari PDI-P atau justru berbalik mendukung Gibran yang menjadi cawapres  Prabowo Subianto.
Namun jika kita melihat gelagat yang ada dan terjadi saat ini pada keluarga Jokowi maka penulis memprediksi bahwa besar kemungkinan Jokowi akan hengkang dan membelot dari PDI-P pada pilpres 2024 mendatang menyusul anak dan menantunya.
Kemungkinan besar Jokowi akan bergabung dan mendukung capres Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anak sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena dua anak dan satu menantu Jokowi memang telah lebih dahulu hengkang dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju besutan Prabowo Subianto.
Selain itu, sebagian besar relawan-relawan Jokowi juga telah memberikan dukungannya kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran.
Berlabuhnya relawan-relawan Jokowi kepada pasangan capres-cawapres Prabowo - Gibran ini (tentunya seperti juga halnya sikap politik yang diambil oleh anak-anak Jokowi) sangat tidak mungkin jika tanpa izin dan arahan dari Jokowi sendiri.
Disinyalir kepentingan politik Pilpres 2024 lah yang kemudian membuat keluarga Jokowi lebih memilih untuk meninggalkan PDI-P, partai yang selama ini telah membesarkan dan lekat dengan nama keluarga Jokowi.
Kesimpulan
Sepertinya adagium politik yang mengatakan bahwa, Â "tidak ada yang abadi dalam politik yang ada adalah kepentingan yang abadi" memanglah nyata dan benar adanya jika dikaitkan dengan hubungan antara Jokowi dan PDI-P saat ini.
Adagium diatas menyiratkan bahwa dalam politik yang menjadi tujuan utamanya adalah kepentingan, bukan kepercayaan apalagi kesetiaan.
Dengan kata lain yang menjadi alasan dan landasan utama dari sebuah kerjasama politik (baca : koalisi) adalah adanya sebuah kesamaan kepentingan, tak peduli seberapa besar perbedaan yang ada diantara kekuatan - kekuatan politik yang saling bekerjasama tersebut.
Jika adagium diatas dikaitkan dengan hubungan antara Jokowi dan PDI-P maka kita akan menemukan benang merah diantara keduanya.
Pada pilpres 2024 kepentingan politik Jokowi dan PDI-P jelas sudah berbeda alias sudah tidak sejalan lagi. Itulah mengapa akan sulit bagi Jokowi dan PDI-P untuk berada dalam satu ikatan koalisi kembali pada pilpres 2024 nanti, meskipun dalam dua pemilu sebelumnya Jokowi dan PDI-P terlihat sangat kompak dan mesra.
Di pilpres 2024 Jokowi berkepentingan untuk melanggengkan trah kekuasaannya kepada anak-anak nya. Sebagian orang menyebut kepentingan politik Jokowi ini dengan istilah 'politik dinasti'.
Sedangkan PDI-P berkepentingan untuk mempertahankan posisi jabatan presiden RI agar tetap diduduki oleh kader terbaiknya pada pilpres 2024 nanti.
Kepentingan politik Jokowi jelas akan sulit tercapai jika tetap berada satu perahu dengan PDI-P, sebab sangat kecil kemungkinan PDI-P akan mau meminang Gibran menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.
Hitung-hitungan politiknya jelas tidak akan masuk bagi PDI-P karena Ganjar dan Gibran adalah sama-sama kader PDI-P dan sama-sama berasal dari provinsi yang sama yakni Jawa Tengah.
Selain itu PDI-P juga tidak akan mungkin merubah keputusannya untuk mengganti Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung oleh PDI-P pada pilpres 2024.
Nah, kepentingan politik yang tidak sama alias tidak sejalan inilah yang kemudian akan membuat Jokowi dan PDI-P berkemungkinan besar akan 'bercerai' pada pilpres 2024 mendatang.
Pematang Gadung, 12 Januari 2024
