Diantara sembilan partai politik pemilik kursi di DPR-RI yang ada saat ini yakni PDI Perjuangan (PDI-P), Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP, PDI-P merupakan partai yang pergerakannya paling soft dalam menghadapi kandidasi capres 2024.
Disaat delapan partai yang lain sudah mulai sibuk dengan dinamika tarik menarik rencana koalisi untuk kandidasi capres yang akan diusung, bahkan sudah ada partai yang mencuri start dengan mendeklarasikan capresnya lebih awal, PDI-P justru tidak bergeming sama sekali soal hiruk pikuk pencapresan.
Padahal, PDI-P adalah satu-satunya partai yang telah memenuhi ambang batas presidential threshold 20 persen, sehingga dapat mengusung capres-cawapresnya sendiri pada pilpres 2024 mendatang tanpa perlu berkoalisi dengan partai yang lain.
Meski banyak diisukan PDI-P akan mengusung sang "putri mahkota" Puan Maharani, sebagai capres pada pilpres 2024, namun nyatanya sampai dengan saat ini PDI-P belum mengeluarkan statement resmi sama sekali soal siapa sosok capres yang bakal mereka usung untuk menghadapi pilpres 2024 mendatang.
Seluruh kader PDI-P, mulai dari level pengurus DPP sampai dengan level kader biasa, seolah tabu untuk berandai-andai dan kompak diam seribu bahasa soal siapa capres 2024 yang akan disusung PDI-P sebelum ada "titah" resmi dari sang queenmaker, yang mulia ibu ketua umum Megawati Soekarnoputri.
Hal ini bisa dimaklumi, karena memang proses penetapan nama capres-cawapres 2024 yang akan diusung oleh PDI-P telah diserahkan bulat-bulat kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri.
Mengacu pada hasil Rakernas II PDI-P yang dilaksanakan pada bulan Juni 2022 yang lalu, ditegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI-P pada Pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres V partai, AD/ART partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Atas dasar hal tersebut, maka sangatlah wajar jika kader-kader PDI-P seolah-olah diharamkan untuk mendiskusikan diruang publik masalah capres dan cawapres 2024.
Soal menjaga kepatuhan seluruh kadernya dalam menghadapi dinamika pencapresan untuk pilpres 2024 ini, PDI-P memang terbukti tidak main-main.
Sanksi teguran lisan yang diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, hanya karena ucapannya yang menyatakan siap untuk dicapreskan di 2024 saat menjawab pertanyaan salah satu media adalah bukti keseriusan PDI-P.
