Mohon tunggu...
Sultoni
Sultoni Mohon Tunggu... Freelancer - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik AMATIRAN yang Suka Bola dan Traveling

Penulis lepas yang memiliki ketertarikan pada isu-isu sosial politik, kebijakan publik, bola dan traveling

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ampuhnya Strategi "Sumbat Mulut" Ala PDI-P

13 November 2022   21:08 Diperbarui: 13 November 2022   21:31 615
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ketua umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, saat memberikan pidato politiknya diacara rakernas II PDI-P pada Juni 2022 yang lalu. Foto : Viva.co.id

Padahal pernyataan Ganjar Pranowo tersebut disertai dengan kalimat "jika ditugaskan oleh partai", atau dengan kata lain Ganjar hanya akan bersedia menjadi capres jika dicalonkan oleh PDI-P.

Namun ternyata, atas pernyataannya tersebut Ganjar tetap dijatuhi sanksi karena dianggap sudah melanggar instruksi Ketua Umum Nomor 4503/Internal/DPP/X/2022. Instruksi ini mengatur soal komunikasi politik.

Lebih jauh lagi, PDI-P bahkan juga telah menjatuhkan sanksi keras berupa surat peringatan (SP) kepada beberapa orang kader seniornya yang juga sebagian besarnya adalah anggota DPR-RI fraksi PDI-P yakni diantaranya Johan Budi, Masinton Pasaribu, Trimedya Panjaitan, Bambang Wuryanto,Hendrawan Supratikno dan Utut Adianto karena dinilai terlibat dan menjadi inisiator mencuatnya  isu dewan kolonel.

Dewan kolonel sendiri merupakan sebuah forum tidak resmi atau sekelompok kader-kader senior PDI-P yang secara terang-terangan menyatakan kepada media massa bahwa mendukung pencalonan Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden 2024.

Bahkan, sanksi yang lebih berat lagi juga dijatuhkan oleh dewan kehormatan PDI-P kepada Ketua DPC PDIP Solo, F.X. Hadi Rudyatmo.  

F.X. Rudy dijatuhi sanksi teguran keras dan terakhir karena dianggap secara terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo maju sebagai capres 2024.

F.X. Rudy sendiri memang dikenal vokal dan sering secara terbuka menyuarakan agar PDI-P segera mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres alih-alih Puan Maharani, meskipun dirinya sudah beberapa kali diberikan teguran dan sanksi oleh dewan kehormatan PDI-P.

Ganjar Pranowo dan F.X. Hadi Rudyatmo, dua kader PDI-P yang dijatuhi sanksi karena dianggap melanggar soal pencapresan 2024. Foto : Jawapos.com
Ganjar Pranowo dan F.X. Hadi Rudyatmo, dua kader PDI-P yang dijatuhi sanksi karena dianggap melanggar soal pencapresan 2024. Foto : Jawapos.com


Berkaca pada suksesnya partai berlambang kepala banteng ini dalam memenangkan kontestasi pilpres dua kali berturut-turut yakni ditahun 2014 dan 2019 yang lalu, hal itu menunjukkan bahwa strategi "sumbat mulut" ala PDI-P memang telah terbukti ampuh untuk mencegah terjadinya perpecahan antar kader dalam menyikapi dinamika pencapresan.

Dengan demikian, energi yang dimiliki oleh para kader PDI-P bisa sepenuhnya digunakan untuk menggerakkan mesin partai dalam upaya memenangkan capres yang diusung alih-alih berdebat kusir soal figur capres yang diusung.

Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh partai lainya, semisal Nasdem. Pasca pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung oleh Nasdem pada pilpres 2024, beberapa kader Partai Nasdem langsung  tercatat ada yang bereaksi dengan melakukan pengunduran diri dari partai karena merasa tidak sejalan dengan keputusan DPP Nasdem atas pencalonan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung pada pilpres 2024 mendatang.

Dari SULTONI untuk Kompasiana. Semoga bermanfaat!

Pematang Gadung, 13 November 2022

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun