Gubernur Jawa Barat Sibuk Bekerja, Oknum Birokrat Sibuk Usaha

"Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani". (di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang mendukung), Ki Hadjar Dewantara. Pahlawan Nasional, Bapak Pendidikan Nasional.

Kalimat diatas bukan hanya semboyan pendidikan nasional, kalimat tersebut menyampaikan sebuah sistem satu kesatuan yang saling terkoneksi antara pemimpin dengan yang dipimpin.

Pemimpin yang baik menjadi teladan bagi mereka yang dipimpinnya, memberikan dorongan moral bagi orang-orang di sekitarnya agar menjadi lebih baik. Energinya melahirkan produktifitas dalam sistem dalam menjalankan visi dan target yang ditentukan.

Dalam sepekan ini ada dua kritik pedas yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, pertama malarang para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meminta dan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari pihak manapun.

Kritik yang kedua, para ASN banyak jumlahnya, matanya banyak tapi tidak mengabdi. Mengabdi hanya pada aspek pekerjaan yang melahirkan honor. ASN hanya membuat kerumunan, bukan membuat barisan.

Dua kritik pedas itu disampaikan oleh Kang Dedi memang bukan tanpa alasan mempertanyakan kinerja para oknum ASN yang hanya mementingkan jabatan dan menjalankan usaha dibalik jabatannya.

Gubernur ingin memastikan bahwa bawahannya bekerja untuk negara, untuk rakyat, untuk Indonesia Raya. Pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang mengedepankan integritas.

Larangan meminta THR kepada pihak manapun bukan tanpa alasan, Kang Dedi paham prilaku oknum ASN yang lebih memprioritaskan menjalankan usaha dari pada menjalankan sumpahnya sebagai abdi negara, abdi masyarakat.

Kang Dedi telah mencontohkan bagi bawahannya. Menolak semua pemberian parsel dari teman dan koleganya. Kebiasaan itu sudah dilakukan sejak lama, saat menjabat sebagai anggota DPRD Purwakarta, parsel dan hampers dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Sebagai pemimpin, kang Dedi mencontohkan kalau integritas dan reputasi sangat penting untuk menjaga kehormatan serta nama baik. Integritas sebagai bagian menjaga kepercayaan publik.

Gagal Pengelolaan Birokrasi?

Transformasi birokrasi menjadi agenda prioritas yang sedang dijalankan oleh Kang Dedi Mulyadi agar setiap kebijakan dapat berjalan sesuai harapan dan sesuai dengan kebutuhan masyarkat.

Operasi ini dilakukan dengan senyap dan kilat. Informasi yang berkembang saat ini adanya oknum-oknum birokrasi yang tidak menyukai apa yang dilakukan pemimpinnya. Faktor ketidak sukaan tersebut lebih ke politis, dan ada juga karena faktor bisnis. Padahal, sudah sangat jelas para ASN tidak boleh ikut-ikut politik.

Para prilaku yang dilakukan oknum ASN bukan berarti Kang Dedi tidak mengetahui, prilaku semacam itu dan nama-namanya sudah ada dalam catatannya. Hanya urusan waktu tindakan akan dilakukan olehnya.

Pilihannya sederhana, ikut bersama-sama untuk membenahi permasalahan di Jawa Barat dengan memberikan pelayanan dan kebijakan teknis yang lebih memudahkan sistem, atau memilih jalan sendiri.  

Saya acungi jempol, peran Kang Dedi dalam membenahi hal tersebut sudah sangat teruji. Pengalaman dalam memainkan ASN di Purwakarta saat awal menjabat menjadi bupati jauh lebih berat dari pada yang dialami saat ini.
 
Lantas, apa langkah yang akan dilakukan? Tinggal kita lihat saja dalam waktu dekat, kejutan untuk mereka yang memiliki integritas, nyali dan kompetensi untuk di bidanya sudah ada dalam saku sang gubernur.

Sikap Kang Dedi yang seperti itu memang akan menimbulkan perlawanan. Tapi nyali, keberanian dan resiko tersebut harus ditempuh. Pemimpin harus mengambil segala konsekuensi bera untuk kepentingan yang lebih besar.

Birokrasi yang solid dan mampu menerjemahkan visi serta janji politik ke dalam kebijakan operasional merupakan pondasi utama keberhasilan pemerintahan yang sedang diayuhnya. Apalagi, 62% masyarakat Jawa Barat mempercayai kepemimpinan Kang Dedi untuk lima tahun kedepan.