Bila lahir Kurikulum Darurat saja, belum tentu Kurikulum itu tidak akan menuai masalah dalam aplikasi PJJ. Tapi kini wujudnya saja belum ada, belum ada uji cobanya.
Padahal Kurikulum Darurat Pendidikan yang adaptif, bila telah lulus uji, maka benar-benar vital menjadi pedoman dan acuan sekolah, guru, siswa, dan orang tua.
Bisa jadi bila Kurikulum Darurat sudah ada, maka kan akan jelas pola dan teknik PJJ yang terukur. Berapa lama maksimal anak belajar di depan gawai. PJJ pun tidak selalu harus dengan daring. Ada cara lain.
Pertanyaannnya lagi, sudah seberapa jauh Kemendikbud ada koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Sudah sejauh mana pemetaan daerah dan sekolah terkait pelaksanaan PJJ agar tidak terus berpilemik.
Kapan langkah-langkah Kemendikbud bisa dimunculkan dan menjadi acuan seragam. Sebab, yang terjadi selama ini, Kemendikbud hanya membuat peraturan umum, penjabaran detilnya dibebaskan kepada pemerintah daerah untuk mengatur. Makanya, akan selalu barmasalah karena ada ketimpangan, ketidakseragaman, di luar masalah daerah yang tertinggal.
Atas kondisi ini, Syaiful pun berjanji dalam waktu dekat Komisi X DPR RI akan kembali memanggil Mendikbud terutama untuk pertanyaan Kurikulum Darurat yang adaptif mengapa sampai sekarang belum ada.
Jadi, persoalan pendidikan di Indonesia terkini bisa disimpulkan, pertama, Kurikulum Darurat tidak ada, tapi PJJ terus berjalan. Kedua, daerah zona hijau membuka sekolah tatap muka tetap terpapar corona. Ketiga, dana Bos bukan untuk pulsa karena buat biaya sekolah saja masih kurang dan seringkali cairnya lama, "diendapkan dulu".
Keempat, PJJ berjalan dengan cara masing-masing. Kelima, orang tua belum terlibat dalam PJJ, Keenam nyawa dan anak sehat lebih penting dari pada pendidikan yang acuannya masih belum seragam. Ketujuh, siapa yang melakukan mitigasi bila ada kejadian sekolah yang melakukan tatap muka, lalu ada yang terpapar corona.
Namun, semua masalah dalam kesimpulan tersebut, pondasinya ada pada Kurikulum Darurat yang belum ada wujudnya, dan anggaran pendidikan yang juga wajib ditambah.
Di luar itu, khusus untuk Mas Nadiem, dalam kehidupan normal tanpa corona saja, saat baru menjabat menteri, sudah menuai banyak masalah, karena memang ilmu nya belum cukup untuk Nadiem duduk sebagai Mendikbud. Maka, kini di saat wabah corona, maka persoalan pendidikan memang harus ditangani lebih cerdas. Kecerdasannya, wajib minimal dua kali lipat dari kondisi dalam kehidupan normal.
