Percuma zona hijau, ternyata ada sekolah buka tatap muka, tetap saja ada yang terpapar seperti di daerah Pariaman Sumatera Barat dan Tegal Jawa Tengah. Namun, apa yang terjadi, ternyata sekolah tersebut hanya bersikap kembali menutup sekolah. Tak melakukan tindakan lanjutan sesuai protokol kesehatan.Â
Bagaimana dengan siswa/guru/karyawan sekolah yang terpapar, terus tindakan apa untuk yang belum terpapar tapi sudah ada kontak. Semua ada protokolnya.
Sebelum hal ini terjadi di Indonesia, saya sudah mengingatkan tentang kejadian sekolah tatap muka di Finlandia, Prancis, Inggris, sampai Korea Selatan yang terpapar corona.Â
Namun, yang terjadi di sana jelas berbeda. Pemerintahnya langsung turun tangan menindaklanjuti masalah sesuai protikol Covid-19, bukan hanya sekadar menutup sekolah.
Dengan kejadian seperti itu, dan terungkap dalam  acara Sapa Indonesia Pagi Kompas TV Jumat (7/8/2020) yang menghadirkan dua nara sumber Retno L. (Komisioner KPAI) dan Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI) dalam bincang Dilema Belajar Tatap Muka yang wajib dikaji kembali, siapa yang memang jadi sasaran anak panah agar kisah ini tidak terulang di Indonesia.
Lalu kira-kira apa dan siapa biang keladinya? Sementara, juga sudah terpublikasi ada orang tua di beberapa daerah yang meminta dan memaksa sekolah tatap muka dibuka kembali.
Teriidentifikasi pula banyak sekolah yang menjalankan program PJJ dengan versinya, juga membiarkan guru-guru berinivasi dengan caranya masing-masing. Orang tua tak diajak diskusi bagaimana yang harus dilakukannya untuk membantu anaknya di rumah.
Ada juga disebut BSNP sudah membuat penyesuaian kurikulum baik dalam standar isi maupun standar penilaian, tapi nyatanya di lapangan masih banyak sekolah dan guru praktik PJJ dengan Kurikulum 13 yang berat.
Lebih ironis, wujud Kurikulum Darurat yang adaptif sesuai kondisi darurat corona, hingga saat ini masih sebatas janji dari Kemendikbud, belum ada wujudnya. Inilah yang sangat disesalkan oleh Syaiful dalam diskusi pagi tadi, sebab corona sudah jalan lima bulan, sebelum tahun ajaran baru janji Kurikulum Darurat sudah diucap, kini tahun ajaran baru sudah mau jalan dua bulan. Apa evaluasi Kemendikbud?
Kurikulum 13 dijalankan dengan tatap muka saja berat, apalagi kini dijalankan dengan PJJ yang belum adaptif sesuai kondisi darurat. Lalu, menguras pulsa.
Dana Bos dalam kondisi normal saja kurang, kini enak sekali Nadiem bilang, pulsa bisa pakai dana Bos. Apa ucapan Mas Menteri ini tak dipikir dulu?
