Bila kita simak, usulan rekomendasi KPK itu di antaranya:
Harus ada kejelasan mengenai penyakit yang bisa ditangani oleh BPJS Kesehatan. Kementerian Kesehatan harus segera menyelesaikan penyusunan tentang Pedoman Nasional Praktik Kedokteran untuk seluruh jenis penyakit yang diperlukan. Hingga saat ini, baru ada 33 saja dari target 74 PNPK yang telah ada.
Berikutnya, harus ada pnetapan kelas Rumah Sakit. KPK merekomendasikan kepada pemerintah agar segera menertibkan semua penetapan kelas rumah sakit. Rekomendasi ini berdasarkan temuan pada tahun 2018 lalu. Pada saat itu ditemukan data yaitu 4 dari 6 rumah sakit tidak sesuai kelas sehingga mengakibatkan pemborosan pada pembayaran klaim dengan jumlah Rp33 miliar/tahun.
Selanjutnya, diusulkan agar peserta membayar 10% dari biaya tagihan kesehatannya. Kementerian Kesehatan harus menerapkan co-payment atau patungan untuk pembayaran bagi peserta mandiri. Skema dari patungan pembayaran ini maksudnya untuk meminta kepada peserta yang mampu untuk menanggung 10 persen dari kalim biaya kesehatan yang didapatkannya.
Lalu, harus ada pembatasan jenis penyakit yang di tanggaung BPJS. KPK merekomendasikan pembatasan manfaat untuk klaim atas jenis penyakit katastropik. Penyakit katastropik mrupakan penyakit yang muncul diakibatan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti kebiasaan makan yang salah, Â merokok, dan kurangnya olahraga.
Kemudian, adanya kerjasama dengan Asuransi Swasta. BPJS Kesehatan bisa menerapkan kebijakan berupa Coordination of Benefit (CoB) dengan asuransi kesehatan swasta. Artinya, bagi peserta yang juga memiliki asuransi swasta, bisa menggabungkan manfaat kedua asuransi tersebut ketika sakit.
Dan, terakhir peserta tidak bisa memperpanjang SIM dan STNK apabila menunggak iuran BPJS. Misalnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan STNK atau SIM, salah satu syaratnya tidak ada tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Sejatinya, rekomendasi dari KPK ini telah disampaikan kepada Menteri kesehatan Indonesia, namun hingga saat ini masih belum ada jawaban. Sehingga, untuk bulan Juli 2020, aturan dari iuran kepesertaan BPJS Kesehatan masih akan mengacu kepada Perppres Nomor 64 Tahun 2020.Â
Yakin, meski iuran BPJS naik, tagihan listrik bengkak, para orang tua juga harus siap-siap tahun ajaran baru, belum lagi tagihan ini dan itu, angsuran ini dan itu, tetapi bila uangnya tidak ada, rakyat mau bilang apa? Buat makan saja susah.
