NU dan Isu-Isu Global: Demokrasi (HAM & Gender) dan Khilafah

NU: Menjaga Tradisi, Menjawab Tantangan Zaman

Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar organisasi keagamaan---ia adalah ruh dari Islam Nusantara yang moderat dan membumi. Sejak berdiri tahun 1926, NU mengusung ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah yang damai, toleran, dan menghargai kearifan lokal. Namun dalam era global saat ini, NU ditantang untuk bersikap terhadap isu-isu besar dunia: demokrasi, hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender, hingga wacana khilafah. 

1. NU dan Hak Asasi Manusia: Islam yang Memanusiakan

NU memaknai HAM sebagai bagian dari maqid al-syar'ah---tujuan luhur syariat Islam yang melindungi nyawa, agama, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, NU bukan hanya bicara di forum-forum elite, tetapi hadir di tengah masyarakat:

• Melatih ribuan santri untuk siaga bencana.

• Mendampingi petani melawan korporasi di Kendeng.

• Melindungi kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dengan pendekatan damai.

NU tak ragu untuk mengkritik negara ketika HAM dilanggar, tetapi tetap berlandaskan adab dan nash agama. 

2. Gender dalam Pandangan NU: Antara Realitas dan Tekstualitas

NU menyadari, isu gender seringkali menjadi ladang sensitif. Namun organisasi ini tidak tinggal diam.
Ada tiga arus besar di tubuh NU:

• Konservatif: masih memegang pemahaman tradisional soal peran perempuan.

• Moderatif: membuka ruang bagi perempuan menjadi hakim agama, bekerja di ranah publik, bahkan pada malam hari, asal tetap menjaga nilai Islam.

• Liberal: mulai mendorong kepemimpinan perempuan tanpa batasan struktural.

NU tak alergi dengan perubahan. Mereka berdiskusi melalui Bahtsul Masil dan forum alim ulama, menghasilkan fatwa yang selaras dengan konteks sosial hari ini. 

3. Mengapa NU Menolak Sistem Khilafah?

Bagi NU, sistem khilafah bukan solusi. Ia dianggap tidak relevan dengan masyarakat Indonesia yang majemuk dan demokratis. NU menilai:

• Khilafah berpotensi memecah belah bangsa.

• Sejarah membuktikan bahwa paham ini sering berujung kekerasan, sebagaimana dilakukan ISIS.

• Islam tidak mewajibkan bentuk negara tunggal, tapi mementingkan keadilan dan kemaslahatan.

NU lebih memilih demokrasi sebagai jalan tengah antara nilai keagamaan dan realitas politik Indonesia. Negara Pancasila adalah bentuk ideal, bukan musuh agama. 

NU: Pilar Demokrasi Indonesia

NU memainkan peran penting di balik layar dan di depan publik:

• Mendidik masyarakat melalui pesantren agar melek demokrasi.

• Mengadvokasi kebijakan publik demi keadilan sosial.

• Melatih kader-kader muda untuk menjadi pemimpin yang inklusif dan pluralis.

Melalui strategi lembut namun tajam, NU terus menjaga Indonesia dari ekstremisme, intoleransi, dan kehancuran ideologis. 

Kesimpulan 

NU hadir sebagai oase di tengah dunia yang semakin keras dan terpolarisasi. Ia bukan sekadar penjaga tradisi, tapi juga agen perubahan. Dari HAM hingga gender, dari demokrasi hingga penolakan khilafah, NU memberi teladan bahwa Islam bisa adaptif, progresif, sekaligus tetap setia pada akar spiritualnya.