Konflik Israel-Palestina merupakan pertentangan militer dan politik berkelanjutan sejak abad ke-19 hingga ke-21. Ini merupakan salah satu konflik terpanjang di dunia, dipicu oleh klaim wilayah Palestina yang menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. Gaza, khususnya, menjadi titik fokus utama dalam pertikaian ini.
Konflik Palestina dan Israel tentunya memberikan dampak tersendiri bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Jika konflik terus memanas dan meluas, bukan tidak mungkin sektor ekonomi Indonesia akan ikut merasakan efek buruknya. Dalam teori Ekonomi: Konflik dalam pandangan Karl Marx merupakan suatu bentuk pertentangan kelas. Marx melihat konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Konflik kelas timbul karena adanya pertentangan kepentingan ekonomi. Teori konflik Karl Marx menyatakan bahwa masyarakat berada dalam keadaan konflik yang tiada henti karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Teori konflik berpendapat bahwa tatanan sosial dipertahankan melalui dominasi dan kekuasaan, bukan melalui konsensus dan konformitas.
Pengaruh dan Dampak Konflik Israel-Palestina terhadap Perekonomian Indonesia:
Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa posisi Indonesia mengutuk serangan Israel di Gaza, dan DPR RI melalui BKSAP memberikan dukungan konkret pada perjuangan Palestina. Mohammad Faisal dari Core Indonesia menyampaikan bahwa dampak ekonomi dari konflik ini perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan berbagai skenario perang yang mungkin terjadi. Sementara, kedua negara (Palestina dan Israel) tidak punya peran sebesar itu terhadap ekonomi. Itu kalau dalam konteks skenario pertama yang masih libatkan dua negara, dampaknya masih minim,” tuturnya. jika skenarionya berkembang sampai pada perluasan perang yang melibatkan negara sekitar, dampak konflik Palestina dan Israel terhadap perekonomian bisa berbeda. Terutama jika negara-negara besar seperti Iran dan Arab Saudi, yang memiliki peran ekonomi signifikan dan merupakan produsen minyak terbesar, terlibat langsung. Dampaknya akan meluas ke perekonomian global dan mempengaruhi harga minyak, dengan konsekuensi besar bagi ekonomi Indonesia, termasuk risiko peningkatan inflasi yang berdampak pada sektor keuangan dan harga emas. Konflik berlarut-larut antara Israel dan Palestina telah menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat global. Di Indonesia, reaksi mencolok terhadap konflik ini adalah gerakan boikot terhadap produk Israel, yang menjadi kontroversial dan memengaruhi perilaku investor, khususnya di Indonesia, dengan dampak signifikan pada perekonomian negara ini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI), Uswati Leman Sudi mengatakan aksi boikot produk pro-Israel berisiko menghambat pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Musababnya, boikot berkepanjangan dapat menurunkan konsumsi masyarakat hingga penurunan kinerja ritel hingga 50%, jika hal itu terjadi maka tingkat inflasi pada negara indonesia akan naik. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. Upaya yang bisa dilakukan hanya sebatas mengontrolnya atau mengendalikannya saja.
Menurut teori Sadono Sukirno dalam sudut pandang ekonomi menyebutkan bahwa inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Penyebab inflasi satu di antaranya adalah karena kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Dan hal ini akan terjadi apabila Boikot terhadap produk Israel berkepanjangan bila tidak segera di atasi.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia Edy Misero memahami rasa solidaritas dan kemanusiaan mendorong masyarakat Indonesia memboikot produk yang disinyalir terafiliasi dengan Israel. Namun, aksi boikot perlu dilakukan secara proporsional agar upaya menekan Pemerintah Israel tidak berdampak pada pelaku usaha lokal.Namun, aksi boikot yang dilakukan untuk sektor jasa atau restoran yang beroperasi di Indonesia punya potensi menghambat pertumbuhan kinerja pengusaha lokal.
