Bedanya, di pilpres lalu pihak yang kalah, walaupun membawa masalah ke MK, tetapi tidak teriak-teriak, tidak ekstrim menolak hasil pemilu. Itu sebabnya pilpres lalu seolah tidak ada masalah. Pilpres 2014 seolah lebih buruk dari pilpres sebelumnya adalah karena pihak yang kalah tidak mau menerima kekalahan dan melakukan manuver-manuver.
Tidak Mungkin KPU Memihak Jokowi-JK
Apakah aparat penyelenggara pemilu ada yang memihak, kubu Prabowo-Hatta atau kubu Jokowi-JK? Pasti ada, di TPS, PPS, bahkan mungkin sampai KPUD. Kita tahu, kan banyak kepala daerah yang memihak kedua pasang capres/cawapres (catatan: lebih banyak kepada daerah  berada di kubu Prabowo-Hatta), implikasi atau turunan dari itulah maka ada camat, lurah, dan petugas di TPS yang bertindak memihak (dan ini ada duitnya, cuma sulit terdeteksi).
Akan tetapi, KPU Pusat, hampir tidak alasan mengatakan bahwa komisionernya memihak satu pasangan. Semua komisioner KPU adalah hasil seleksi ketat dan rata-rata memiliki rekam jejak yang positif. Cara kerja mereka sudah diawasi sangat ketat oleh banyak elemen masyarakat selain oleh lembaga resmi. Kemudian, resiko yang mereka pertaruhkan kalau memihak sungguh sangat besar, dan mereka pasti tahu itu.
Apakah para komisioner pusat tidak ada kekurangan? Tidak juga, pasti ada kekurangan, minimal kurang cepat, kurang kreatif, kurang taktis. Sebab terjadinya berbagai masalah di daerah, itu juga tidak terlepas dari kurang cepat atau kurang cerdasnya mereka mencegah dan mengatasi. Tapi intinya, KPU pusat tidak mungkin memihak. Boleh jadi secara pribadi memihak (memilih atau mengkampanyekan pasangan tertentu kepada keluarganya), tetapi dalam melaksanakan tugas di KPU pasti bersaha netral. Buat apa mengambil risiko memihak Jokowi-JK? Apa untungnya?
MK-lah Puncaknya
Tetap ada hikmah dari persolan pilpres 2014, dengan gencarnya penolakan kubu Prabowo terhadap hasil pilpres. Paling tidak di masa mendatang, KPU dan seluruh aparat penyelenggara pemilu harus hati-hati kalau tidak ingin kena tudingan atau tuntutan hukum, dan tidak ingin Indonesia berada dalam kondisi ribut-ribut seperti sekarang.
Tetapi, masalah sudah di tangan MK sekarang. Oleh karenanya, sudah sepatutnya semua pihak percaya dan menerima apapun hasil keputusan MK.
Kalau masih ada pihak yang tidak menerima hasil keputusan MK tanggal 21 Agustus ini, betul-betul ini sudah keterlaluan. Berarti di pikiran mereka sudah ada niat jahat, ingin Indonesia ini kacau, minimal tidak peduli dengan kepentingan rakyat banyak yang ingin suasana damai, kondusif agar pemerintah baru dapat bekerja secara optimal memenuhi kehendak rakyat.
