Central Bank Digital Currency dan Peranannya Dalam Menghadapi Resesi Global

Di tengah bayang-bayang resesi global dan ketidakpastian ekonomi yang makin kompleks, banyak negara mulai melirik Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus menjaga stabilitas keuangan. Namun, di balik potensi besarnya, terdapat risiko signifikan terkait kontrol finansial yang perlu diperhatikan.

Apa Itu CBDC?

CBDC adalah versi digital dari mata uang nasional yang diterbitkan dan dijamin langsung oleh bank sentral. Berbeda dengan mata uang kripto seperti Bitcoin yang tidak diatur oleh lembaga manapun, CBDC bersifat resmi dan terpusat. Tujuan utamanya adalah menjawab tantangan era digital dengan menyediakan sistem pembayaran yang lebih cepat, aman, dan inklusif.

Peran CBDC di Tengah Ancaman Resesi Global

Dalam situasi ekonomi yang menurun, CBDC memiliki beberapa keunggulan strategis:

• Efisiensi Transaksi Tinggi: CBDC memungkinkan transfer uang yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, terutama untuk transaksi lintas negara.
• Inklusi Keuangan Lebih Luas: Masyarakat tanpa akses ke layanan perbankan dapat berpartisipasi dalam sistem keuangan digital melalui CBDC.
• Kebijakan Moneter Lebih Taktis: Pemerintah dapat menyalurkan bantuan langsung ke dompet digital masyarakat, seperti subsidi saat resesi.

Risiko Kontrol Finansial yang Terlalu Ketat

Meskipun CBDC menawarkan berbagai manfaat, implementasinya juga menimbulkan kekhawatiran terkait kontrol finansial yang berlebihan:

• Privasi yang Tergerus: Dengan sistem terpusat, pemerintah berpotensi melacak semua aktivitas transaksi individu secara real-time, yang dapat mengarah pada pengawasan finansial yang berlebihan jika tidak diatur dengan ketat.
• Kekuasaan Moneter Terlalu Terkonsentrasi: CBDC dapat memberi pemerintah atau bank sentral kemampuan untuk membatasi, membekukan, atau mengenakan penalti atas transaksi tertentu, tergantung pada kebijakan yang berlaku.
• Potensi Penyalahgunaan Data: Tanpa regulasi yang ketat, data transaksi pengguna berisiko bocor atau digunakan untuk tujuan komersial atau politis tanpa persetujuan pemilik data.
• Kebebasan Finansial Bisa Terancam: Dalam skenario ekstrem, pemerintah dapat mengatur kapan dan untuk apa uang digital boleh digunakan, misalnya membatasi pembelian jenis barang tertentu.

Menurut laporan dari Atlantic Council, hingga September 2024, sebanyak 134 negara yang mewakili 98% dari PDB dunia sedang mengeksplorasi atau mengembangkan CBDC. Namun, kekhawatiran tentang privasi dan penggunaan terus memengaruhi diskursus, terutama di Amerika Serikat. (Reuters.com)

Perkembangan Global & Inisiatif Indonesia

• Tiongkok: Telah meluncurkan e-CNY dan melaporkan peningkatan penggunaan.
• Nigeria: Meluncurkan eNaira sejak 2021.
• Indonesia: Melalui Proyek Garuda, Bank Indonesia tengah mengembangkan Rupiah Digital dalam bentuk wholesale dan retail. Proyek ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan Rupiah di tengah digitalisasi ekonomi. (Kompasiana)

Tantangan Umum Implementasi CBDC

1. Risiko terhadap Stabilitas Perbankan: CBDC dapat menyebabkan perpindahan dana besar-besaran dari bank komersial ke bank sentral, yang dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan.

2. Tantangan Infrastruktur: Diperlukan infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung operasional CBDC, terutama di daerah terpencil.(Kompasiana)

3. Ancaman Siber dan Kebocoran Data: CBDC harus dirancang dengan sistem keamanan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan data dan serangan siber.

4. Kontrol Finansial Berlebihan: Tanpa regulasi yang tepat, CBDC dapat digunakan sebagai alat kontrol ekonomi dan politik yang sensitif.

CBDC adalah alat canggih yang dapat membantu menghadapi krisis ekonomi dan menjawab tantangan era digital. Namun, implementasinya juga membawa risiko serius, terutama dalam hal kontrol dan kebebasan finansial masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk membangun kerangka hukum dan teknologi yang transparan, demokratis, dan akuntabel agar CBDC benar-benar menjadi alat untuk kemajuan bersama, bukan pengawasan massal.