Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... Administrasi - #Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#

#Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#Menulis sesuai suara hati#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Mengawal Kinerja Pemerintah, Ini Deretan PR Jokowi dan Pemerintah

9 Januari 2020   12:42 Diperbarui: 9 Januari 2020   12:52 696
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hanya sebagai ilustrasi gambar pendukung artikel/Gambar Presiden RI Jokowi | Dokumen Tribunnews.com

Kasus Novel Baswedan.
Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang terkatung katung lebih dari 2,5 tahun lamanya, akhirnya mulai menemukan titik terang. Tertangkapnya 2 pelaku penyerang Novel diharapkan bisa memecahkan kebuntuan kasus Novel.

Sehingga masyarakat perlu mengawal dengan cermat tentang perkembangan kasus Novel ini, apakah memang hanya 2 pelaku ini saja yang terlibat, ataukah ada pihak lain dibalik peran 2 pelaku tersebut. Transparansi pemerintah terhadap kasus Novel harus dikawal sepenuhnya.

Banjir Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Banjir pada awal tahun 2020 yang melanda sejumlah tempat di Jawa Barat termasuk di ibukota yaitu DKI Jakarta menjadi perhatian khusus, pasalnya banjir kali ini memakan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit.

Masing masing pejabat mulai dari kepala daerah hingga menteri saling silang pendapat dan mencari pembenaran masing masing menyoal banjir, mulai dari naturalisasi, normalisasi, hingga Jokowi mengambil alih penanganan banjir di DKI Jakarta.

Sehingga ini mesti di monitor terus oleh masyarakat, bagaimana tindakan selanjutnya menyoal masalah banjir dan apakah dapat mengurangi dan mencegah terjadinya banjir atau tetap saja sama seperti sebelumnya.

IKN Baru.
Presiden Jokowi telah meresmikan IKN baru di Kaltim yaitu disebagian PPU dan disebagian Kukar.

Maka bila dihadapkan secara umumnya kondisi negara, ini menjadi tantangan yang sangat berat, pasalnya tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN yang baru.

Sehingga masyarakat perlu mengawasi perkembangannya, mulai dari bagaimana konsep pembangunannya seperti apa, dananya bagaimana dan dari mana, apakah dana sudah digunakan sesuai posnya apakah sudah transparan dan lain sebagainya.

Defisit neraca perdagangan negara.
Sampai saat ini neraca perdagangan negara masih belum dapat merangkak naik sesuai yang diinginkan.

Ini karena neraca perdagangan negara masih defisit, harapan dari sektor ekspor negara yang seharusnya bisa berpengaruh signifikan mendongkrak laba bagi negara, ternyata masih jauh dari harapan. Ditambah juga masih rajinnya sektor impor negara semakin membanjiri produk luar masuk ke Indonesia.
Ini mestinya tidak boleh terus terusan terjadi, maka masyarakat perlu mengawasi bagaimana perkembangan neraca perdagangan negara, karena ini merupakan parimeter ekonomi berhasil atau tidaknya perekonomian sebuah negara.

Klaim Tiongkok atas laut Natuna.
Klaim laut Natuna oleh Tiongkok, tidak boleh terjadi lagi, ini karena sudah berulangkali Tiongkok sering melanggar batas teritori wilayah perairan laut Natuna. Laut Natuna sudah sering bermasalah, jadi jangan hanya pas ada masalah saja laut Natuna di ingat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun