Partisipasi Tionghoa dalam Politik Indonesia

Grace Natalie, ikut mendirikan dan menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 2014. Kedua partai ini ikut pemilu 2019, tapi gagal memperoleh kursi di tingkat nasional.  PSI berhasil menjebolkan 8 perwakilan di DPRD Jakarta -- dan memainkan peran penting dalam menuntut pertanggung jawaban berbagai kebijakan Anies Baswedan.

Di samping itu tampil pula calon-calon Tionghoa sebagai wali kota, wakil wali kota di berbagai Pemilu. Ada pula calon gubernur dan wakil gubernur.  Beberapa di antaranya, berhasil menduduki posisi penting pada tingkat provinsi, wali kota, seperti Tjhay Chui Mie, Wali Kota Singkawang dan Andrei Angouw, Wali Kota Menado, 

Yang paling mencolok dan memperoleh perhatian nasional bahkan internasional adalah Ahok -- Basuki Tjahaja Purnama. Ia menjadi Bupati Belitung Timur (2005 -- 2007).  Ia masuk di DPR (2009-2012) sebagai wakil Golkar. Pada Pilkada 2012, terpilih sebagai  Wakil Gubernur Jakarta di bawah Jokowi. Pada 2014, ketika Jokowi terpilih sebagai Presiden, Ahok menggantikannya.  Ia dikalahkan Anies Baswedan pada Pilkada 2017.

A Hok, sebagai tokoh Tionghoa,  menunjukkan bahwa ia memberi sumbangsih besar dalam membangun Jakarta dan dalam mengkikis praktek-praktek korupsi di DKI. Hal yang sama ia kini lakukan sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Masa Pemerintahan Jokowi (2014 -- Sekarang)

Jokowi memenangi pemilihan presiden, mengalahkan Prabowo pada Pemilu 2014. Kemenangan Jokowi terulang pada Pemilu 2019.

Kampanye-kampanye politik pihak Prabowo, terutama pada 2019, membawakan narasi rasisme.  Jokowi kerap dituduh sebagai seorang keturunan Tionghoa dan membela kepentingan Asing dan Aseng (baca: Tionghoa).

Padahal, pemerintahan Jokowi, tidak seperti pemerintahan Gusdur, Megawati dan SBY, tidak mengeluarkan UU ataupun Keppres yang menguntungkan Tionghoa. Banyak pedagang Tionghoa-pun cukup skeptis dengan kepemimpinan Jokowi yang cenderung membatasi korupsi, dalam pengertian mempersulit upaya dagang banyak konglomerat.

Hubungan dagang dengan Tiongkok di zaman ini membaik. Hal ini terjadi bukan karena Jokowi semata-mata berpihak ke Tiongkok dan membela Tionghoa, tetapi karena memang di masa kini, hanya RRT yang mampu membantu Indonesia dalam membangun mega proyek infrastruktur.  RRT mementingkan hubungan dagang dan investasi perdagangan dengan negara-negara berkembang.

Di satu pihak, situasi ini menciptakan alam yang kondusif untuk komunitas Tionghoa. Banyak tokoh perdagangan Tionghoa berperan dalam proyek-proyek swasta yang penyelesaiannya mengikutsertakan modal pedagang-pedagang swasta Tiongkok.  Para pejabat pemerintah-pun merasa diuntungkan dengan hubungan dagang yang membaik dengan RRT.

Di lain pihak, perkembangan ini memperkuat arus anti Tionghoa. Kelompok yang menentang Jokowi menggunakan keeratan hubungan diplomatik dan dagang dengan Tiongkok sebagai tanda bahwa Jokowi cenderung dekat dengan RRT dan cenderung membela Tionghoa, ketimbang rakyat yang sebagian terbesar beragama Islam. Kecaman-kecaman politik yang bernada rasis berkembang.  Kelompok anti Jokowi menggunakan dalih-dalih anti Tionghoa dan intoleransi terhadap non Islam sebagai dasar gerakannya.