Mohon tunggu...
Siauw Tiong Djin
Siauw Tiong Djin Mohon Tunggu... Ilmuwan - Pemerhati Politik Indonesia

Siauw Tiong Djin adalah pemerhati politik Indonesia. Ia bermukim di Melbourne, Australia

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Partisipasi Tionghoa dalam Politik Indonesia

19 April 2022   16:44 Diperbarui: 28 April 2022   12:22 1233
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

6. Gandi (Gerakan Anti Diskriminasi) -- Dipimpin oleh kelompok professionals yang sukses di dalam bidangnya.

7. Simpatik (Solidaritas Pemuda Pemudi Tionghoa Untuk Keadilan) -- beranggotakan mahasiswa/mahasiswi serta pelajar SMA.  Turut mengkoordinasi acara peringatan Tragedi Mei.

8. PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) -- Dipimpin oleh seorang Jendral keturunan Tionghoa (Teddy Yusuf).  Terdiri dari beberapa kelompok Marga Tionghoa.

9. Kalimas (Komite Aliansi Kepedulian Masyarakat Surabaya) -- Dipimpin oleh pemuda/pemudi Tionghoa di Surabaya.  Banyak membantu korban-korban Mei 98.

10. BKAASJ (Badan Koordinasi Antar Alumni Se-Jakarta) -- mengkoordinasikan perkumpulan --perkumpulan Alumni sekolah-sekolah Tionghoa di Jakarta.  Massa-nya besar dan mencakup penduduk dari umur 40-an hingga 60-an.

11. INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa) -- dipimpin oleh para tokoh masyarakat Tionghoa dan pedagang-pedagang kelas menengah. Ia merupakan organisasi massa pertama setelah tahun 65, dengan program politik.

Tampilnya Gus Dur sebagai presiden RI yang ke empat pada 1999 membuka kesempatan baru untuk Tionghoa. Gusdur memperoleh dukungan luas Tionghoa, bukan saja karena ia menyatakan dirinya sebagai seorang keturunan Tionghoa bermarga Tan, tetapi karena tindak tanduk politiknya.

Gusdur secara bertahap mencabut berbagai kebijakan rasis yang lahir dizaman Orde Baru. 

Pelarangan perayaan imlek, melakukan ibadah Tionghoa dan pertunjukan Liang Liong dan barongsai dicabut dengan Keppres 6-2000.

Megawati sebagai presiden ke lima (2001-2004) mengikuti langkah ini dengan mengeluarkan Keppres 19-2002, yang menjadikan Imlek hari raya nasional.

Pada zaman pemerintahan SBY (2004-2014), sebagai presiden ke 6, timbul beberapa pergantian yang menyejukkan Tionghoa. Posisi hukum Tionghoa, sesuai dengan apa yang diperjuangkan Baperki di zaman Demokrasi Parlementer dan  Demokrasi Terpimpin, mencapai tingkat terbaik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun