Mohon tunggu...
Sosbud Pilihan

Referendum Papua untuk Kepentingan Suatu Kelompok?

15 Januari 2019   17:21 Diperbarui: 15 Januari 2019   17:27 161 1 0 Mohon Tunggu...

Pengadvokasi West Papua dan Gubernur National Capital District (NCD), Powes Parkop mendesak pemerintah Papua Nugini (PNG) dan Indonesia mendukung referendum dibawah pengawasan sah bagi rakyat West Papua. 

Pihaknya mendukung gagasan referendum ini agar rakyat Papua bisa memutuskan sendiri apakah mereka masih ingin berintegrasi dengan Republik Indonesia atau menjadi negara merdeka. 

Hanya referendum yang sah secara hukum dan dipantau dengan cermat sesuai hukum internasional yang akan dapat mengatasi krisis berkepanjangan ini.

Sekretaris Jenderal Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Nesta menilai kepolisian  telah melakukan sejumlah aksi pelanggaran. Pihaknya telah mengajukan somasi kepada kepolisian. 

Perampasan tanah dan kantor KNPB yang berlokasi di komplek sosial Timika, Kabupaten Mimika, Papua, tanggal 31 Desember  sama saja dengan perampasan, karena kantor KNPB di Timika itu dibangun oleh rakyat Papua wilayah Timika di atas tanah milik rakyat Papua. 

Saat penggerebekan kantor KNPB tanggal 31 Desember lalu, kepolisian tidak menunjukkan surat penggerebekan maupun penangkapan. Aktivitas KNPB selalu dikontrol polisi, sebelumnya penangkapan aktivis KNPB juga kerap terjadi. 

Selama ini polisi menganggap KNPB sebagai organisasi ilegal, tetapi hak berorganisasi dijamin oleh undang-undang Indonesia, hak berkumpul, berserikat. Status integrasi Papua ke Indonesia belum final. Selama ini terjadi pelanggaran HAM dan diskriminasi serta teror di Papua.

Di sisi lain, Peraih Nobel Perdamaian 1996 dan tokoh pembebasan Timor Leste, Jose Ramos-Horta mendesak pemerintah Indonesia agar berdialog dengan gerakan Papua Merdeka guna mengakhiri berdekade-dekade pemberontakan di wilayah bagian Timur Nusantara. Walau demikian, masa depan wilayah Papua adalah ada di dalam kuasa Indonesia, bukan menjadi negara terpisah. 

Rakyat Papua, mereka harus merasa bahwa pemerintah, rakyat di Jawa, memang benar-benar peduli pada mereka. OPM harus menghentikan serangan bersenjata terhadap otoritas militer dan sipil Indonesia, namun militer Indonesia di saat yang sama juga harus menahan diri untuk tidak memburu dan menyerang rakyat setiap kali mereka melakukan demonstrasi. 

Presiden Jokowi diyakini berkomitmen mengakhiri konflik tanpa merevisi batas-batas Indonesia. Jokowi akan berupaya keras melibatkan masyarakat Papua dalam dialog guna mendapatkan resolusi bagi konflik ini.

Menurut jose Ramos-Horta (Peraih Nobel Perdamaian 1996 dan tokoh pembebasan Timor Leste) meminta Pemerintah Indonesia agar berdialog dengan Gerakan Papua Merdeka guna mengakhiri berdekade-dekade pemberontakan di wilayah bagian Timur Nusantara. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN