Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan rakyat. Efisiensi anggaran memang penting, tetapi bukan berarti mengorbankan pelayanan publik dan pembangunan. Jika masalahnya terletak pada kekeliruan perencanaan atau serapan anggaran yang rendah, solusinya adalah penyusunan ulang prioritas belanja dan penjadwalan ulang pembayaran, bukan penghentian mendadak yang memutus aliran manfaat kepada masyarakat.
Rekomendasi yang patut dipertimbangkan adalah:
- Evaluasi ulang kebijakan cut off dengan melibatkan DPRD, pelaku usaha, dan perwakilan masyarakat.
- Prioritaskan sektor krusial seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis.
- Komunikasi transparan kepada publik mengenai alasan, dampak, dan rencana pemulihan.
- Penguatan perencanaan keuangan daerah agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Polemik kebijakan cut out yang diambil Bupati Tasikmalaya bukan hanya menjadi persoalan internal daerah, tetapi telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, pemerintah pusat, termasuk kementerian terkait, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu segera turun tangan melakukan supervisi, agar kebijakan daerah berjalan sesuai koridor hukum, asas kemanfaatan, dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat
Kebijakan publik pada akhirnya harus dinilai bukan hanya dari segi kepatuhan hukum, tetapi juga dari outcome-nya bagi kesejahteraan masyarakat. Cut off anggaran yang menghambat pembangunan dan pelayanan publik berisiko menjadi catatan buruk dalam sejarah pemerintahan daerah, kecuali ada langkah cepat dan tepat untuk mengoreksinya.
Â
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
