http://stat.ks.kidsklik.com/statics/files/2013/07/13752504271717928016.jpg
Sejak zaman pemerintahan Pak Jokowi, terlepas dari hasilnya memuaskan atau tidak, setidaknya kita sudah sama-sama lihat bahwa lembaga Eksekutif negara ini sudah berusaha berbenah diri. Semua yang selama ini dianggap lazim pun sudah diusahakan untuk dirombak.
Sebut saja, birokrasi yang selama ini biasa bertele-tele sudah mulai dipangkas. Semua diusahakan untuk bisa dilayani di bawah satu atap. Teknologi informasi digital pun sudah mulai digalakkan untuk menghemat waktu dan biaya operasional yang selama ini dibiarkan saja apa adanya dari masa ke masa.
Kebijakan yang selama ini lebih memanjakan masyarakat dengan bantuan langsung dengan subsidi ataupun tunai pun sekarang mulai diubah menjadi kebijakan yang terfokus pada pembangunan infrastruktur. Seluruh upaya dan biaya dikerahkan demi memperkuat fondasi negara yang nantinya dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lebih tinggi lagi daripada sekedar bantuan sementara.
Bagaimana dengan lembaga Legislatif dan Yudikatif negara kita? Sejauh perhatian saya melalui portal berita yang selama ini saya baca, kedua lembaga ini masih mempertahankan kebiasaan lamanya. Saya pribadi belum melihat adanya usaha yang berbeda ataupun berbenah diri.
Kita bisa sama-sama saksikan sendiri judul berita yang terbit akhir-akhir ini, misalnya:
- http://nasional.kompas.com/read/2016/04/29/14390961/Fahri.Laporkan.Sohibul.Hidayat.dan.Surahman.ke.MKD?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp
- http://nasional.kompas.com/read/2016/04/29/14533701/Timses.Novanto.Bantah.Ada.Tangan.Kotor.di.Dalam.Partai.Golkar
- http://nasional.kompas.com/read/2016/04/29/13134741/Demokrat.Persilakan.MKD.Proses.Aduan.terhadap.Ruhut
- http://nasional.kompas.com/read/2016/04/29/12013821/MKD.ke.Inggris.Pemecatan.Ivan.Haz.Tertunda
- https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/29/078767087/fahri-hamzah-lapor-mkd-minta-tiga-petinggi-pks-dipecat
- https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/29/063767046/ruhut-tersandung-hak-asasi-monyet-ini-reaksi-demokrat
- https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/29/063767030/diduga-terlibat-suap-pupr-kpk-periksa-anggota-dprd-bekasi
- https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/29/078767025/tulis-katebelece-ke-jampidsus-ketua-mk-kena-sanksi-etik
Masih banyak lagi judul berita lainnya yang tidak mungkin saya cantumkan semua di dalam artikel ini. Dari beberapa judul ini saja sudah dapat kita simpulkan apa yang menjadi kegiatan dari lembaga Legislatif dan Yudikatif. Mereka masih saja berkutat di masalah-masalah sepele di luar tanggungjawab mereka terhadap rakyat pada umumnya. Permasalahan yang muncul pun hanya berkisar bentrok antar partai, lebih parahnya lagi inter partai pun demikian. Entah kapan mereka bisa ikut berbenah seperti yang dilakukan oleh lembaga Eksekutif.
