Pilkada DKI, Bukan Masalah Siapa Menang tetapi Bagaimana Wajah DKI di Masa Depan

Momen pelaksanaan pilkada DKI putaran kedua tinggal menghitung hari. Pertarungan dua kubu Basuki-Djarot (Badja) dan Anies-Sandi (AniSa) segera memasuki ‘ujian akhir.’ Berbagai babakan kampanye, debat, dan gaya “interaksi” (dengan ragam variannya) antara kedua pasangan kandidat maupun antar pendukung menjadi tontonan ramai di panggung politik DKI. “Eksibisi” dalam rangka pilkada itu dapat memberi gambaran kepada publik tentang karakter dan gaya kepemimpinan keduanya. Termasuk kontribusi dan pengaruh dari orang-orang (kelompok dan ormas), tokoh, maupun Parpol pendukung yang berada di belakangnya. Akan seperti apa Ibukota di masa depan dapat tergambarkan melalui kedua faktor di atas; karakter personal dan “tim pendukung.”

Peta politik nasional cukup mudah tervisualkan lewat pertarungan Pilkada DKI. Tokoh-tokoh utama macam Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Prabowo Subianto, dan Soesilo Bambang Yudhoyono secara terbuka ikut membantu kampanye para kandidat diusung. Tokoh nasional lain yang memperlihatkan dukungan meski tidak kampanye secara langsung adalah Amien Rais, Dien Syamsudin, Rachmawati Soekarno, Ratna Sarumpaet, dan sebagainya. Kehadiran mereka tentu memiliki kontribusi serta memberi gambaran tentang visi dan orientasi kandidat. Tokoh-tokoh nasional ini dapat diposisikan sebagai pendukung ideologis yang layak dipertimbangkan pemilih, atau sekurang-kurangnya sebagai ‘endorser’ bagi paslon.  

Diskusi intensif  dan wacana publik akhir-akhir ini mengindikasikan adanya polarisasi dua ideologi besar yang tarik menarik, yaitu “ideologi agama,” dan “ideologi Pancasila.” Polarisasi ini nampak mencuat dalam iklim pertarungan Pilkada DKI. Diskusi-diskusi, gerakan massa, dan sebaran spanduk bertemakan “save NKRI atau Ideologi Pancasila” menggambarkan kuatnya tarikan dan benturan ideologis itu. Disinilah kerangka pikir diatas berguna sebagai ‘kaca mata’ untuk membaca dan memahami posisi kedua kandidat atau sekurang-kurangnya kecenderungan posisi mereka. Kecenderungan posisi itu akan ikut mewarnai kebijakan-kebijakan dalam kepemimpinannya di DKI.   

Di kubu Badja, dominasi kelompok nasionalis sangat kuat. PDIP yang menjadi kekuatan utama dengan dukungan Golkar, Hanura, Nasdem, PPP dan PKB merupakan parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.  Secara personal, selain Parpol pendukung di atas, kita juga bisa menyebut secara khusus sejumlah nama yang memiliki rekam jejak dipertanyakan publik. Sebut saja Setya Novanto yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, tetapi yang paling aktual adalah KTP-el.

Selain dari sisi pendukung, secara personal kita memiliki rekam jejak Basuki dan Djarot. Baik selama memimpin sebagai kepala daerah di Blitung Timur dan Kediri, maupun Basuki selama di DPR-RI. Kinerja dan kredilitas mereka terpatri kuat. Dalam posisi keduanya sebagai petahana pun mudah terlihat hasil kerja konkritnya di DKI. Sejauh ini jejak mereka bersih, kecuali sejumlah kasus yang diciptakan untuk mengganggu dan memojokkan mereka.

Bagaimana di kubu Anies-Sandi? Entah kebetulan atau memang terencana, pertemuan Anies Baswedan, Tommy Soeharto dan Habieb Riziek seperti di gambar di atas terjadi dalam haul Soeharto, sekaligus memperingati hari bersejarah yang dianggap sebagai legitimasi bagi rezim Orba naik takhta. Ya, tanggal 11 Maret atau dikenal dengan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Komunikasi Anies dan Habieb Riziek tentu sebelumnya sudah terjadi, setidaknya terkait demonstrasi-demonstrasi dan berbagai gerakan yang diinisiasi FPI yang memberi keuntungan politik bagi paslon Anis-Sandi.

Ironisnya, pada hari yang sama, di tempat yang sama dan dalam acara yang sama, cawagub paslon nomor 2 Djarot Saiful Hidayat yang juga datang sebagai undangan malahan ditolak oleh massa yang berada di luar masjid. Bahkan diusir. Sementara Anies, Tommy dan Rizieq sedang berakrab ria di dalam. Ini bisa memberi gambaran bagaimana Anies-Sandi kelak mengelola pemerintahan, dimana partisipasi politik diseleksi berdasarkan komposisi dukung mendukung atau kita-mereka. Secara langsung mungkin tidak, namun kecenderungan pendukung berlatar Islam garis keras nampaknya akan lakukan.

Anies Baswedan (paling kiri) duduk bersama pentolan FPI Rizieq Shihab (tengah) dan Tommy Soeharto (kanan) saat acara 51 Tahun Supersemar serta Haul Soeharto di Masjid At Tin, Jakarta Timur, Sabtu (11/3/2017) malam. [Suara.com/Istimewa]

Tanggal 12 Maret 2017 ketika merespon dukungan Haji Lulung ke Paslon no.3, Cawagub Sandi Uno menegaskan keyakinan akan memenangkan Pilkada. “Adanya dukungan itu menambah optimisme kami mendapatkan suara 50 persen plus satu suara pada putaran kedua Pilkada DKI. Kami optimistis, lima pekan lagi, Jakarta punya pemimpin baru,” demikian Sandi.  (Sumber). 

Di latar konstruksi pilkada DKI terbayang Pilpres 2019. Di kampanye Anies-Sandi,  Prabowo Subianto menyampaikan, “kalau ingin saya jadi presiden 2019, lebih dahulu pilih Anies-Sandi jadi gubernur DKI” (Sumber). Proposisi kondisional ini menegaskan perkubuan dalam pilpres. Para pemilih di Pilkada DKI dengan sendirinya mengkonsolidasi diri dan pilihan sesuai preferensi politik di Pilpres sebelumnya, juga prediksi mereka untuk pilpres 2019.

Secara ideologis, Prabowo tergolong nasionalis. Itu tidak diragukan. Tetapi, ‘jurus kampanye’ yang mewacanakan kaitan Pilgub DKI dengan Piplres tidak mempertimbangkan sikon (situasi-kondisi). Sebab, dengan demikian para pemilih setia Jokowi, yang sebelumnya mungkin sudah terpengaruh ‘kampanye kafir dan penistaan’ Islam yang gencar dituduhkan ke Basuki (Ahok), menjadi kritis lalu melihat pertarungan Pilkada DKI sebagai Pilpres. Mereka tidak lagi bertarung untuk Basuki melainkan untuk Jokowi.

Prabowo dan Tim Anies-Sandi mungkin salah berhitung. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo masih sangat tinggi. Dalam kondisi demikian, semua pernyataan yang mengarah ke ‘pergantian presiden’ berpotensi kontra produktif. Prestasi Jokwi-JK tidak bisa ditutupi dengan slogan dan komentar sirik. Apalagi, dilakukan oleh tokoh-tokoh publik antagonis yang cenderung dianggap sebagai public enemy. Lihat saja, setiap komentar yang menjatuhkan Jokowi mendapat sorotan tajam dari publik. Tokoh-tokoh yang tidak kredibel dan tidak punya perstasi menonjol untuk bisa mendukung cercaan dan kritik mereka menyebabkan gaung tuduhan keras mereka bagai menampar wajah sendiri.

Lain dari itu, keterkaitan Prabowo dengan Orba menyebabkan sejumlah kalangan menganggapnya sebagai pro status quo.  “Membelotnya” Titiek Soeharto dari dukungan resmi Golkar di kubu Badja ke AniSa memperkuat anggapan kolaborasi status quo di kubu AniSa.  Disini dukungan Tommy Soeharto ikut memberi penegasan akomodasi kepentingan status quo oleh paslon AniSa.

Dalam politik tentu dukungan menjadi penting. Bahkan merupakan modal utama. Terdapat dua persoalan yang bisa dipertimbangkan yakni cara mendapatkan dukungan itu, dan siapa-siapa (ideologi, karakter personal, dsb) yang menjadi pendukung. 

Mendapatkan pendukung dengan cara menjebak, jual janji, kontrak politik, memojokkan lawan (kampanye hitam) menggambarkan karakter seorang ‘pemburu kuasa tulen.” Karakter ini tidak akan bekerja membangun masyarakat, melainkan sekadar merebut kursi empuk kekuasaan. Lain halnya, merebut hati pendukung dengan menunjukkan bukti hasil kerja, program berkualitas yang telah teruji memberi manfaat, transparansi, integritas, sikap tegas, dan loyalitas pada negara (ideologi dan konstitusi), menunjukkan karakter pekerja yang janji-janjinya bisa dipegang untuk membangun bangsa dan masyarakat Indonesia.

Pendukung problematis berpotensi menutup pintu bagi pemilih-pemilih rasional. FPI dan Rizieq, Fahri Hamzah dan PKS, Habieb Novel,  sejauh ini dianggap memproduksi isu-isu yang menyerempet SARA. Mereka bekerja dalam fatsun ideologi partikuler, dengan klaim ontologis sebagai ‘pemegang kebenaran,” lalu dipaksakan ke publik. Hampir sulit melepaskan label ‘garis keras’ pada figur-figur ini.

Demikian pula Tommy Soeharto. Selain pernah dipenjara, ia juga tidak punya prestasi menonjol yang bisa menarik perhatian publik. Mungkin saja ingatan publik akan kepemimpinan otoritarian ayahnya, Presiden Soeharto sudah mulai samar. Terutama oleh generasi 90-an yang tidak mengalami langsung. Namun, ketidaan prestasi, rekam jejak yang kurang terandal, dan citra korupsi Orba yang masih melekat pada diri Tommy, yang mau tak mau dilihat sebagai ahli waris ayahnya Soeharto, tidak akan memberi kontribusi besar bagi keterpilihan (elektabilitas) Paslon AniSa. Sekali lagi, terutama di kalangan pemilih rasional.

Ormas maupun tokoh sejenis lainnya sebagai pendukung AniSa juga banyak. Antara lain FBR (Forum Betawi Rempug), FUI (Forum Umat Islam), HTI, GPF-MUI, Ormas Muballighin (awalnya berafiliasi dengan parpol PPP tetapi kemudian ke Anas Ubraningrum),. dan lainnya. Ini makin menegaskan ‘warna’ kepemimpinan AniSa di masa depan. Apalagi dengan visi ‘membuat semua warga Jakarta bahagia’ AniSa diduga akan cenderung mengakomodir kepentingan kelompok garis keras. Selain sebagai balas jasa, juga takut diganggu (lewat strategi tekanan massa yang sudah menjadi semacam jurus andalan). 

Kita masih lihat tokoh-tokoh antagonis lainnya di ‘lingkaran inti’ tim AniSa. Tokoh-tokoh tersebut merupakan kombinasi pejabat negara dan preman. Sebut saja misalnya Fadli Zon, Muhammad Taufik, Haji Lulung, Hercules, Daeng Azis, dan lainnya. Apa yang terbayang bila menyebut nama-nama di atas?  Itu pula yang  kemungkinan bisa dibayangkan pada kepemimpinan Anies-Sandi!

Tampak suasana Diskusi Refleksi Kebangsaan yang diselenggarakan Muslimat NU di Crowne Plaza Hotel, Jakarta dengan tema Pancasila, Agama dan Negara. (DUTA.CO/HUDASABILI)

Dominasi Islam Politik (baca: garis keras) di kubu Anis-Sandi terekam kuat mewarnai kampanye paslon ini, mengalahkan ‘warna kubu nasionalis Prabowo.’ Pertama; lagu kampanye paslon ini merupakan gubahan dari lagu kampanye PKS, ‘Kobarkan Semangat Indonesia.”  Lagu yang sempat diisukan jiplakan dari lagu religius Yahudi itu menjadi spirit pemacu semangat juang paslon AniSa. Kedua; visi men-syariahkan DKI. Berbagai spanduk yang sempat menyebar di beberapa titik di ibukota menegaskan upaya realisasi visi yang menjadi impian besar Islam politik. Meski spanduk-spanduk itu akhirnya diturunkan karena diyakini mengandung unsur provokasi bernuansa SARA, juga disangkal oleh kubu AniSa, dukungan eksplesit spanduk-spanduk tersebut kepada paslon nomor urut 3 ini menegaskan, setidaknya potensi determinasi Islam garis keras. Apakah itu hanya berakhir di masa kampanye? Kata pepatah, there is no free lunch!Ketiga; tekanan kuat lewat masjid yang ‘mengkampanyekan’ larangan mensolatkan jenazah pendukung Ahok. Kampanye terbuka itu akhirnya bisa dihentikan KPUD dengan menurunkan ‘spanduk-spanduk nakal’ tersebut. Kita tidak bisa pastikan apakah penurunan spanduk sertamerta menghentikan kampanye intensif lewat ceramah-ceramah masjid. Tetapi telah memberi gambaran adanya pola, dimana permainan kekuasaan akan kerap memanfaatkan institusi agama. Lewat video yang sempat viral, dimana konsultan Tim Pemenangan paslon AniSa, Eep Syaifollah Fatah menginspirasi tim memanfaatkan Masjid untuk ‘kampanye politik’  sebagaimana pernah dilakukan oleh partai FIS (Front Islamique du Salut) yang akhirnya memenangkan Pemilu Aljazair 1990. Meski akhirnya FIS dibubarkan militer tahun 1992 karena dianggap radikal dan hendak mendirikan sistem Khilafah, lalu dinyatakan sebagai partai terlarang. Akankah hal yang sama terjadi di Indonesia? Keempat; demonstrasi berseri sejak Oktober 2016 yang menekan pemerintah memenjarakan Ahok, dengan melibatkan massa puluhan hingga ratusan ribu, jelas menunjukkan ‘gaya politik’ Islam politik yang suka memaksakan kehendak. Mobilisasi massa berbalut kegiatan keagamaan dijadikan alat penekan untuk mendesakkan kepentingan politik dan kebenaran partikular mereka.

Sumber: https://arrahmahnews.com/2016/01/25/ketua-pwnu-jabar-ormas-islam-anti-pancasila-dan-pendukung-khilafah-wajib-dibubarkan/

Dengan konfigurasi macam di atas, kita kini bisa memiliki gambaran bagaimana wajah ibukota DKI dibawah kepemimpinan Basuki-Djarot (Badja) atau Anies-Sandi. Sebagai petahana mudah membayangkan kepemimpinan Badja, yaitu penuntasan yang sedang berjalan dan pengembangan dari yang kini sudah berjalan.

Bagaiman bila Anies-Sandi memenangkan konstetasi pilkada DKI? Sejauh ini belum ada ‘bukti kinerja’ dan rekam jejak positif yang diangkat, baik oleh Anies maupun Sandi dalam debat Pilkada sebagai modal personal. Kecuali mengklaim diri sebagai figur santun dan anti penggusuran.  Kita bisa saja berpikir positif mempercayai Anies-Sandi sebagai individu pekerja keras dan telah terbukti sukses di bidang masing-masing. Tetapi dapatkah kita mengatasi kekhawatiran memercayai mereka dalam kesatuan “Tim Kerja”  melalui sistem saling dukung di Pilkada ini? Bukankah kita memiliki rekam jejak dan mengenal sepak terjang Habieb Riziek CS, Tommy Soeharto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Haji Lulung, Moh.Taufik, Al-Khaththath, dsb? Sebuah “tim kerja sempurna’ dengan pembagian tugas dan penguasaan lini masing-masing yang terlatih, juga agresifitas terasah. Sayangnya, lebih menonjol membela kepentingan ideologi kelompok ketimbang negara!