Bahkan saya tidak mampu mandiri berdikari dalam berkomunikasi, sebab saya membayar sewa alias ngontrak ke facebook dan twitter untuk berkomunikasi dalam jaringan medsos. Saya membayar kontrakan dengan cara dipotong kuota internet yang saya beli. Lha perusahaan medsosnya sendiri juga ngontrak kepada pemilik World Wide Web. Mau menggunakan nama domain internet juga beli.
Apakah kita sadar bahwa kita ini hanya bangsa pengontrak karena tak mempunyai bangunan sistem jaringan komunikasi yang dibangun sendiri? Saya menggunakan ruangan yahoo dan google untuk saya jadikan alamat email. Setiap saya membuka alamat emailku dan mengirim atau menerima surat elektronik maka saya harus membayar dengan kuota internet yang saya beli. Maaf, saya tidak terlalu ahli bicara sistem jaringan komunikasi internet ini, tapi Anda pastinya tahu maksudku, yakni bahwa secara kekuatan komunikasi modern bangsa ini hanya menjadi sub atau agen dan pasar. Ini merupakan bentuk kolonialisasi oleh imperium komunikasi dunia.
Saya membayangkan bahwa negara ini mempunyai kekuatan komunikasi sendiri dan terhubung dengan kekuatan luar Indonesia dengan kekuatan daya tawar transaksi. Tapi belum-belum salah satu kekuatan kita, Indosat sudah dilego dan dibeli orang asing. Kita dibohongi oleh doktrin privatisasi dengan berbagai argumen, termasuk profesionalisme kerja BUMN dan BUMD tanpa punya gagasan sistem pengaman korporasi-korporasi negara. Gaya lama masih dipakai, rezim berkuasa menaruh orang-orangnya dalam korporasi-korporasi negara itu meski tanpa kompetensi keahlian di bidangnya.
Indonesia sebagai sub atau agen dan pasar produk jasa komunikasi juga terlalu liberal, jauh dari Pancasila. Negara ini membiarkan orang-orang asing membangun rumah-rumah kontrakan dan kos-kosan komunikasi elektronik di negara ini dipakai untuk tempat-tempat bergosip melecehkan martabat orang lain. Harusnya orang-orang yang membangun kontrakan dan kos-kosan komunikasi elektronik semacam facebook, twitter dan lainnya diatur, agar mereka mengontrol rumah kontrakannya di sini agar tidak dijadikan rumah pelecehan dan perendahan martabat manusia.
Di mana tanggung jawab ibu atau bapak pemilik kontrakan atau kos-kosan itu? Jika ternyata rumah yang disewakan dan dikoskan itu dipakai untuk rumah cabul ataupun pelecehan martabat manusia bagaimana tanggung jawabnya? Jerman contohnya adalah negara yang ternyata tidak seliberal Indonesia dalam urusan itu. Perusahaan medsos yang abai dan cuek terhadap penggunaan medianya untuk pelecahan orang lain akan dihukum denda. Denda tinggi adalah jenis hukuman yang paling ditakuti oleh pemilik perusahaan daripada hukuman penjara.
Lha bagi para pengontrak dan pengekos medos, sadarlah bahwa bangsamu ini terjajah. Jadi orang jajahan biasanya memang ribut dengan sesama orang bangsa sendiri dan sampai mati tetap jadi inlander. Kasihan pula.
