Penegakan hukum di Indonesia apakah sudah tepat sasaran? Atau ibarat pepatah, ''menumpul ke atas meruncing kebawah'', yang mana istilah ini sudah menjadi hal yang biasa dan sudah menjadi tabiat yang tidak bisa terelakkan. Segelintir oknum 'ber-uang' akan dengan mudahnya mendapatkan pertolongan hukum, sementara beberapa 'rakyat jelata' yang terkena kasus hukum maka tamatlah riwayatnya. Memang seribu satu pejabat ataupun petugas yang bisa diharapkan oleh rakyat kecil. Namun ketika dia lebih pro ke rakyat kecil atau dia akan bersikap adil kepada semua orang, maka dia tidak akan lama menjabat, bisa jadi akan dibuat seperti dia adalah musuh terbesar yang meresahkan warga.
Prinsip persamaan di mata hukum yang menjadi amanat dari UUD 1945 dengan tujuan melindungi setiap warganya, pada Pasal 27 UUD 1945, yang secara jelas menetapkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum tanpa ada pengecualian, ternyata dalam praktiknya sering muncul ketidakadilan. Apakah peran Pak Anies sebagai kepala daerah Ibukota yang selalu jadi sorotan? Anies pernah menyindir hal ini, dan menyatakan ketidakadilan ada di mana-mana. "Minggu lalu saya ke Bukit Duri dalam syukuran karena mereka menang gugatan di PTUN. Ketidakadilan di mana-mana, tumpul ketika berhadapan ke atas dan tajam ke rakyat," lanjut Anies. ( detik.com ).
Sementara baru-baru ini sedang viral sebuah video yang menunjukkan Ratna Sarumpaet, seorang tokoh yang syarat dengan kontroversi telah melakukan pelanggaran karena parkir di badan jalan yang notabene tidak ada tulisan boleh parkir, namun dia sangat ngotot hingga ingin menelepon Pak Anies. Wow! Apakah dengan menelepon Pak Anies, dia bebas dari masalah hukum? Yang seharusnya bayar denda namun malah petugas Dishub yang meminta maaf? Ratna menegaskan kejadian mobilnya diderek adalah kesalahan petugas. Oleh sebab itu, dia tidak mengambil mobilnya itu. "Sudah (dipulangkan) jam 11.00 WIB. Dan sudah minta maaf perwakilan mereka," ucap Ratna.Â
Menurut Ratna, kejadian yang menimpanya ini juga jadi pelajaran bagi masyarakat. Dia menegaskan akan membayar tilang apabila bersalah, tapi Ratna menegaskan dia tidak bersalah. ( detik.com ) padahal kita bisa tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa hanya selang waktu dua jam dia bisa merasakan kehormatan dengan dipulangkannya mobilnya kembali, apakah ada karena hubungan yang terjalin erat antara Anies dengan Ratna Sarumpaet membuat dia diistimewakan?
Semetara wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga tidak mengetahui jika mobil Ratna Sarumpaet dikembalikan kembali. Dia justru menyamakan dengan kasus Fajar Sidik agar pelanggar diberikan peringatan. "Mobilnya dibalikin lagi? Mungkin harus ada shock therapy, kayak Pak Fajar Sidik sama seperti itu. Yang penting masyarakat tahu itu nggak boleh," jelasnya. ( detik.com ) tentang hal ini kasus yang mengenai warga miskin dianggap kejahatan besar dan harus ditindak cepat langsung dengan mudahnya dijebloskan ke penjara. Sementara itu, para koruptor yang maling uang negara miliaran rupiah sampai triliunan rupiah hanya divonis pengadilan dengan hitungan tahun. Sulit sekali menerka ketika sudah duduk di jabatan penting maka kata-kata tentang keadilan hanya isapan jempol belaka. Kita akhirnya pantas bertanya dan juga mengkritik, apakah kritik Anies pada saat itu terhadap pemerintahan yang sah karena berada diluar garis pemerintahan dan sekarang ketika menjadi orang nomor satu DKI, dia juga melakukan hal yang sama.
